Reporter: Aswin | Editor: Buniyamin
TENGGARONG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penanganan banjir yang terjadi di Desa Loa Janan Ulu dan Desa Purwajaya, Kecamatan Loa Janan, pada Senin (7/7/2025).
Rapat tersebut dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dan perwakilan perusahaan, serta menghasilkan rencana aksi jangka pendek, menengah, dan panjang.
"Kami sudah buat jadwal kerja dan target waktu untuk masing-masing pihak terkait tindak lanjut penanganan banjir ini," ujar Anggota Komisi III DPRD Kukar, Hairendra.
Ia menjelaskan, permasalahan ini bermula dari banjir besar yang terjadi pada Mei 2025 lalu. Saat itu, air sungai di muara Desa Purwajaya dan Loa Janan Ulu tidak mampu menampung debit air karena terjadi sedimentasi, ditambah banyaknya rumah yang berada di bantaran sungai.
"Saat ini, jika dilakukan normalisasi, tentu tidak bisa langsung dilaksanakan karena menyangkut pemukiman warga di area tersebut," terangnya.
Ia menilai bahwa normalisasi sungai memerlukan sosialisasi dan kajian secara mendalam, apalagi jika harus sampai pada opsi relokasi warga.
"Tadi disampaikan bahwa pihak desa dan aparat terkait akan mendata rumah-rumah yang berada di bantaran sungai. Setelah itu baru kita kaji apakah relokasi memang menjadi pilihan terbaik," ujarnya.
Lebih lanjut, Hairendra menambahkan bahwa relokasi juga membutuhkan perencanaan yang matang.
"Kita sedang mencari tahu apakah masih ada lahan milik Pemkab yang bisa digunakan untuk relokasi. Dan relokasi masih menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan. Belum menjadi keputusan final," pungkasnya.
Ia mengungkapkan bahwa saat ini berbagai rencana masih dalam tahap kajian, termasuk mengidentifikasi titik-titik penyebab banjir.
Tidak bisa dipungkiri, terdapat tanggul milik perusahaan yang tidak mampu menahan air, sehingga menyebabkan luapan ke permukiman warga. Kondisi ini diperparah dengan pasang air sungai serta curah hujan yang sangat tinggi.
"Biasanya banjir hanya setinggi mata kaki, tapi banjir kemarin adalah yang terparah dalam sejarah Desa Loa Janan Ulu. Karena itulah sampai ke DPRD," jelasnya.
DPRD Kukar berkomitmen untuk terus melibatkan pihak perusahaan dalam rapat-rapat lanjutan agar mereka turut berkontribusi, baik dalam perbaikan tanggul maupun kompensasi bagi warga terdampak.
"Tadi juga disampaikan bahwa perusahaan memiliki bendungan, dan perlu dicek apakah bendungan tersebut berkontribusi terhadap debit air yang berlebihan. Pihak perusahaan sudah menyatakan kesiapannya membantu memelihara dan memperbaiki bendungan jika diperlukan," ungkap Hairendra.
Ia menegaskan bahwa DPRD sangat mendorong agar persoalan ini segera diselesaikan.
"Harapan kami, masalah banjir ini bisa segera terselesaikan, supaya ke depan, tidak lagi setiap hujan tinggi langsung terjadi banjir besar. Kasihan masyarakat kalau terus seperti ini," tutupnya. (Adv)