Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Buniyamin

BALIKPAPAN - Wakil Wali (Wawali) Kota Balikpapan, Bagus Susetyo adu argumen dengan peserta aksi terkait ketidakhadiran Wali Kota, Rahmad Mas'ud saat unjuk rasa di halaman Gedung Putih, Senin (25/8/2025).

Awalnya Bagus Susetyo menolak untuk menjawab pertanyaan tentang ada di mana Wali Kota Balikpapan, tapi massa aksi tetap mengotot.

"Sudah, nggak, anda sampaikan saja nanti saya akan menjawab mulai yang paling awal," ucap Bagus di tengah-tengah massa aksi sambil duduk bersila.

Lagi, massa aksi tetap bersikukuh pada pendiriannya. Bagus menyampaikannya tidak demikian dan tetap mengapresiasi massa aksi sebagai bagian kontrol sosial, bahkan menjamin kebebasan berpendapat.

"Pemerintah kota akan menjamin kebebasan berpendapat, tetapi persyaratan harus jelas mengikuti aturan, harus kondusif, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Kita akan sama-sama berdiskusi," ujarnya.

Bagus mengatakan pemerintahan ini tidak hanya wali kota yang memiliki. Artinya, selama dirinya hadir itu sudah termasuk bagian dari pemerintahan.

Namun, hal ini dianggap massa aksi tidak dapat memberikan keputusan. "Jadi saya menjawab ini bukan mengatasnamakan pribadi. Saya akan memberikan informasi yang berkaitan dengan program pemerintah Kota Balikpapan," bebernya.

Salah satu massa aksi, Julak memotong apa yang disampaikan Bagus. Ini karena apa yang disampaikan itu tidak sesuai jawaban keinginan massa aksi dan kembali meminta jawaban posisi wali kota.

"Sekarang beliau (wali kota, Red) ada di Sulawesi, di luar kota. Saya sebagai Muslim, ngapain saya berbohong. Anda tidak perlu menuntut kehadiran beliau karena pas kebetulan beliau sudah dua hari yang lalu ada di luar kota," jawab Bagus.

Ia menambahkan kehadirannya juga diminta oleh pihak kepolisian. Bagus pun akhirnya memberikan penjelasan soal pemerintahan. Ini seperti dosen memberikan mata kuliah Sosial Politik (Sospol) kepada mahasiswanya.

Namun saat menjelaskan, salah satu massa aksi memotong kembali.

"Kalau tidak ada wali kota, artinya statement bapak bisa dipertanggungjawabkan. Jangan hari ini ngomong begini, besok wali kota ralat," timpal Farah perwakilan buruh.

"Saya memakai atribut yang di sini (menunjuk seragamnya). Ini merupakan atribut Wakil Wali Kota Balikpapan. Anda jangan berdebat kayak gitu, kalau anda setuju pembahasan tetap berlanjut. Ada Mahasiswa Sospol nggak, ada?," tanya Bagus yang songko hitamnya sudah miring sebelah.

Ia menerangkan mekanisme pemerintah sebagai bagian dari pengambilan keputusan.

"Ini bukan Bagus, itu bukan Rahmad Mas'ud. Jadi ini mewakili lembaga yang namanya pemerintah Kota Balikpapan. Tolong dipahami. Siapapun itu, kalau dia sudah mewakili pemerintah kota itu sama dengan apa yang disampaikan keputusan pemerintah," terangnya.

Bahkan, ditegaskannya, pertanyaan keberadaan Wali Kota Balikpapan itu tidak ada kaitannya dengan tuntutan ini. 

Massa aksi tidak puas, mereka mengganggap pernyataan itu tidak masuk logika. Sebab beberapa kali pertemuan aksi yang hadir tidak memberikan keputusan hanya sebatas memo tanpa lanjutannya. Mereka pun meminta penegasan untuk keputusan tuntutan ini.

"Hirarki pemerintahan, baik itu Presiden sampai pemerintah kota itu jelas. Apabila Presiden berhalangan hadir yang harus mewakili Wakil Presiden, kalau tidak hadir yang mewakili Menteri Dalam Negeri. Begitu juga pemerintah kota. Yang namanya keputusan, itu ada hirarkinya," jawab Bagus.

Ia memberikan analogi pembuatan Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat bersama-sama dengan legislatif. Seorang wali kota hanya bisa membuat Peraturan Wali Kota (Perwali) yang berlandaskan dengan konsideran sama peraturan yang diatasnya. Ini yang harus dipahami.

"Tuntutan masyarakat dalam ini Aliansi Balikpapan Melawan nanti kita akan lihat, apakah ini bisa langsung kita proses sebagai Perwali. Kita punya Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jadi semua yang disampaikan oleh seorang wali kota tidak serta-merta mewakili dirinya. Karena yang mewakili adalah unsur pemerintah kota bersama-sama Forkopimda. Saya tidak mau hal ini menjadi perdebatan kepanjangan," jelasnya.

Soal tuntutan itu, Bagus juga tidak bisa menjawab begitu juga dengan Wali Kota Balikpapan. Sebab yang bisa menjawab itu harus dilaksanakan dengan Perwali yang disetujui wakil rakyat dari parlementeria.

"Ini adalah bukti bahwa kita bermusyawarah. Makanya saya bilang, ini adalah bentuk kontrol sosial masyarakat untuk disampaikan bukan diputuskan," tegasnya.

Di akhir, Bagus meminta massa aksi unjuk berdiskusi di dalam Gedung Putih. Namun massa aksi menolak karena hanya 25 perwakilan. 

Massa aksi masih menunggu Wali Kota Balikpapan di lokasi yang sama. Bahkan masih mempertimbangkan soal pertemuan pada Jumat depan pagi bersama Wali Kota Balikpapan.

Bagus Susetyo yang didampingi Sekretaris Kota (Sekkot) Muhaimin dan Asisten I Sekretariat Kota (Setkot) Zulkifli meninggalkan massa aksi. Sementara massa aksi berdiskusi dengan pihak kepolisian untuk memutuskan dan meninggalkan lokasi aksi.

Pemerintah kota dikabarkan akan memberikan surat jawaban kepada massa aksi atas tuntutan mereka.