Reporter : Herdiansyah | Editor : Buniyamin 

SAMARINDA - Anggota DPD RI Dapil Kalimantan Timur, Andi Sofyan Hasdam menyoroti rencana pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD), khususnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke daerah.

Dalam Dialog Publik Tentang Efek Sistemik Atas Pemotongan TKD Provinsi Kaltim yang digelar di Hotel Five Premiere Samarinda, Sofyan menegaskan pemotongan DBH merupakan rencana yang tidak masuk akal.

“Kalau DBH dipotong, itu aneh. Rumusnya sudah jelas, ada persentase untuk daerah penghasil, daerah sekitarnya hingga provinsi. Kalau tiba-tiba dipotong, dasarnya apa,” katanya, Rabu (17/9/2025).

Dari informasi yang diterimanya, wacana pemotongan berkisar antara 24 persen, 29 persen hingga 50 persen.

Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi menurunkan kualitas layanan publik di Kaltim yang merupakan salah satu daerah penghasil migas terbesar di Indonesia.

“Pemotongan DBH akan berdampak langsung pada kesehatan, pendidikan hingga bantuan sosial. Kalau terjadi pemotongan, pasti semuanya menurun, itu yang tidak kita inginkan,” tegas Sofyan.

Dalam diskusi, sejumlah audiens juga menyampaikan kekecewaan. Sebab, menilai kontribusi besar Kaltim terhadap penerimaan negara seharusnya tidak dibalas dengan pengurangan alokasi dana bagi daerah.

Meski begitu, Sofyan mengaku belum dapat memastikan apakah rencana pemotongan benar akan diberlakukan. Pasalnya keputusan final kemungkinan baru terlihat setelah pembahasan APBN 2026, atau bahkan menunggu APBN Perubahan.

Terakhir, Sofyan menyatakan akan segera melayangkan surat resmi kepada Menteri Keuangan sebagai bentuk penolakan terhadap wacana pemotongan DBH.

"Ini bentuk pertanggungjawaban saya sebagai wakil daerah. Jangan sampai kesejahteraan yang sudah dinikmati masyarakat Kaltim justru menurun akibat kebijakan ini,” pungkasnya.