Reporter : Lutfi Aziz | Editor : Buniyamin
BONTANG - Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperkirakan akan terjadi pada 2026 membawa dampak signifikan bagi kota-kota di Kalimantan Timur, termasuk Kota Bontang.
Berdasarkan estimasi perhitungan yang diumumkan, alokasi DBH Kota Bontang akan turun drastis, dari Rp1,23 triliun pada 2025 menjadi sekitar Rp377,36 miliar pada 2026.
Penurunan ini jelas mempengaruhi perencanaan anggaran dan pembangunan kota.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menanggapi situasi tersebut dengan sikap proaktif.
Neni mengungkapkan, meski penurunan DBH ini sangat berat, tapi Pemkot Bontang tetap berkomitmen untuk pro rakyat.
“Dengan adanya ini, kita tetap pro rakyat walaupun berat. Tapi Insyaallah, nanti kita menata ulang APBD Bontang yang sudah diparipurnakan 2026, terpaksa kita lakukan refocusing kembali,” ujarnya, Selasa (23/9/2025).
Keprihatinan pun dilontarkan oleh Neni terkait dengan kondisi fiskal Kota Bontang yang dinilai lemah.
Kota Bontang, kata dia, sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, tapi pemangkasan DBH menjadi tantangan besar.
"Ini menjadi keprihatinan untuk Kota Bontang yang kemampuan fiskalnya lemah, kemudian juga PAD-nya juga lemah. Kita hanya bergantung pada dana transfer, tapi ternyata tidak berlaku sehingga kita harus bekerja maksimal," tambahnya.
Dalam menghadapi tantangan ini, Pemkot Bontang berencana mengoptimalkan potensi lain untuk mendongkrak pendapatan daerah. Salah satunya adalah dengan menggandeng sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Harapannya tentu dengan adanya program CSR ini dapat membantu menyukseskan program Pemkot Bontang,” kata Neni.
Refocusing APBD dan kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang menjadi langkah konkret untuk menghadapi ketidakpastian dana daerah, sambil memastikan program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tetap berjalan dengan lancar.
Masyarakat Bontang pun berharap kebijakan yang diambil bisa tetap menjaga kualitas hidup mereka meskipun dengan anggaran yang lebih terbatas.