Reporter: Lutfi Aziz | Editor: Bambang Irawan
BONTANG - Pemerintah Kota Bontang terus memperkuat langkah menuju Kota tanpa kemiskinan. Salah satu upaya strategisnya diwujudkan melalui kegiatan Pembekalan Enumerator Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Tahun 2025, yang resmi digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Selasa (30/9/2025) malam.
Sebanyak 150 enumerator yang berasal dari berbagai pilar sosial di seluruh kelurahan mengikuti kegiatan tersebut.
Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris. Hadir pula Sekretaris Daerah Aji Erlynawati, Staf Ahli Bidang Pembangunan Masyarakat dan SDM Lukman, serta Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Toetoek Pribadi Ekowati.
Agus Haris menegaskan pendataan yang akurat dan objektif menjadi fondasi utama bagi keberhasilan program pengentasan kemiskinan.
Ia mengingatkan integritas enumerator akan menentukan seberapa tepat sasaran program sosial pemerintah dijalankan.
“Kami menitipkan harapan besar kepada para enumerator. Data ini akan menjadi dasar kebijakan pemerintah dan tidak boleh dipengaruhi kepentingan pribadi, politik, atau kedekatan relasi,” tegas Agus Haris.
Pendataan tahun ini juga menjadi bagian penting dari persiapan integrasi ke sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN). Melalui sistem tersebut, setiap warga akan dikelompokkan berdasarkan desil kesejahteraan 1 hingga 10, agar intervensi bantuan sosial baik dari APBD, TJSL perusahaan, BASNAS, maupun APBN dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan efisien.
Tak hanya itu, Pemerintah Kota Bontang juga mematok target ambisius, yakni menekan angka kemiskinan hingga nol pada tahun 2029. Menurut Agus Haris, target tersebut bukan hal mustahil, mengingat Bontang memiliki potensi ekonomi yang besar dengan keberadaan berbagai perusahaan berskala nasional dan internasional di wilayahnya.
"Saya berharap seluruh peserta bekerja profesional, teliti, dan bertanggung jawab agar hasil pendataan menjadi rujukan utama dalam penyusunan kebijakan sosial pemerintah daerah,” tutupnya.
Kegiatan pembekalan ini diharapkan mampu menghasilkan data kemiskinan yang valid, transparan, dan berkeadilan, sebagai pijakan penting bagi Pemkot Bontang dalam mewujudkan pembangunan inklusif dan berkeadilan sosial menuju Bontang Sejahtera 2029.