Reporter : Lutfi Aziz | Editor : Buniyamin
BONTANG – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris menegaskan keberhasilan program pengentasan kemiskinan sangat bergantung pada kualitas data yang dikumpulkan di lapangan.
Ini disampaikan dalam kegiatan Pembekalan Lanjutan Enumerator Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Kota Bontang Tahun 2025 Berbasis Geospasial, yang digelar Rabu (8/10/2025) malam di Pendopo Wali Kota.
Sebanyak 150 enumerator dari 15 kelurahan se-Kota Bontang mengikuti pembekalan lanjutan yang diinisiasi oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM).
Enumerator ini dibekali teknik verifikasi dan validasi data berbasis geospasial guna menghasilkan data kemiskinan yang akurat dan terintegrasi.
Dalam arahannya, Agus Haris menekankan pendataan ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah strategis menuju Satu Data Kemiskinan Kota Bontang.
“Pendataan ini harus jadi pondasi kebijakan yang kuat. Tanpa data yang valid, program bantuan dan pemberdayaan akan salah sasaran.
ita ingin satu data yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Menurutnya, target pemerintah adalah mengentaskan kemiskinan di Bontang pada 2029. Upaya tersebut akan dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, memadukan dana APBD, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta peran lembaga zakat dan sosial.
Agus juga mengingatkan pentingnya integritas dalam proses pendataan. Para enumerator diminta bekerja dengan jujur, objektif dan teliti, serta memastikan sinkronisasi antara data manual dan digital.
“Kelemahan selama ini karena data tidak tertib sistem. Manual dan geospasial harus cocok. Jika sinkron, maka kebijakan kita pun bisa lebih tepat,” ujarnya.
Kepala Dinsos-PM Bontang, Toetoek Pribadi Ekowati menambahkan, penggunaan sistem berbasis geospasial menjadi terobosan baru dalam pendataan sosial di daerah.
Metode ini memungkinkan pemerintah memetakan kemiskinan hingga ke tingkat rumah tangga, lengkap dengan koordinat lokasi.
Dengan pendekatan baru ini, Pemkot Bontang berharap seluruh data kemiskinan yang dikumpulkan benar-benar valid, sehingga setiap intervensi sosial dan program pemberdayaan dapat lebih tepat sasaran dan berkeadilan. (Adv)