Reporter: Diansyah | Editor: Buniyamin
NUNUKAN - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal Kalimantan Utara, Hasan Basri menyuarakan dukungannya terhadap rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Krayan.
Menurutnya, sebagai wilayah perbatasan negara yang memiliki nilai strategis, Krayan layak mendapatkan perlakuan istimewa sebagaimana empat DOB baru di Papua.
Pandangan tersebut disampaikan Hasan Basri usai menerima audiensi dari Presidium Calon DOB Krayan.
Dalam pertemuan itu, senator yang juga menjabat sebagai Ketua PURT DPD/MPR RI periode 2024–2029 ini menegaskan pentingnya pemekaran wilayah Kaltara untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan.
“Otonomi daerah adalah kesempatan emas untuk mengembangkan potensi lokal dan memajukan daerah kita,” ujar Hasan Basri.
Ia mencontohkan pengalaman pembentukan empat DOB baru di Papua yang dinilai sebagai langkah strategis nasional, meskipun secara administratif belum sepenuhnya memenuhi syarat.
Kondisi ini, kata dia, dapat menjadi pembelajaran sekaligus peluang bagi Krayan untuk diperjuangkan dengan pendekatan serupa.
“Saya baru saja berkunjung ke Papua. Empat DOB baru di sana, secara administrasi sebenarnya belum memenuhi semua persyaratan, tetapi bisa terbentuk karena pertimbangan strategis nasional. Kalau di Papua bisa, Krayan juga bisa diperjuangkan dengan alasan yang sama,” tegasnya.
Hasan Basri juga menerima kajian akademis pembentukan DOB Krayan yang diserahkan langsung oleh Ketua Presidium Gat, disaksikan tokoh-tokoh adat dan perwakilan kepala desa se-Krayan.
DPD RI telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kebijakan pemekaran daerah.
Dari hasil koordinasi itu, pemerintah pusat pada dasarnya tidak menutup peluang pembentukan DOB, meski masih ada beberapa aturan teknis yang perlu diselesaikan.
“Pusat tidak alergi terhadap DOB. Hanya saja, ada beberapa regulasi yang masih harus disesuaikan,” ujarnya.
Sebagai bentuk solusi, Hasan Basri menggagas agar pemerintah membuka kesempatan bagi setiap provinsi untuk mengusulkan setidaknya satu DOB baru.
Menurutnya, langkah ini dapat menjadi bentuk pemerataan pembangunan nasional, terutama bagi wilayah tertinggal, terluar dan perbatasan.
Hasan juga berpesan agar Presidium DOB Krayan menunjukkan keseriusan dalam perjuangan pemekaran.
Ia menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah, sektor swasta, serta partisipasi masyarakat dalam proses tersebut.
“Presidium harus serius dan solid. Butuh dukungan semua pihak, termasuk pendanaan. Perjuangan ini tidak mudah, tetapi akan berhasil jika didasari rasa cinta dan kepemilikan terhadap daerah. Seseorang mencintai negaranya bukan karena hebat, tetapi karena itu adalah miliknya sendiri,” pungkasnya.