Reporter: Iswanto | Editor: Buniyamin
SAMARINDA - Berbagai cara dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk merefleksikan HUT Kemerdekaan RI ke-76 di tengah pandemi Covid-19 tahun ini.
Seperti yang dilakukan l Organisasi Kemahasiswaan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Samarinda. Selain melaksanakan apel bendera, mereka juga menyampaikan aspirasi serta mengkritik pemerintah.
Wakil ketua Bidang (Wakabid) Organisasi DPC GMNI Samarinda, Alfons Limba kegiatan yang dilaksanakan Selasa (17/8/2021) hari ini sebagai bentuk memperingati HUT RI ke-76 tahun dan untuk menyuarakan beberapa aspirasi.
Salah satunya adalah masyarakat Indonesia yang masih belum merdeka dari segi ekonomi dan diperparah dengan pandemi Covid-19 yang belum berakhir.
Menurutnya pemerintah seolah tidak serius dalam menangani persoalan ini. "Kami melakukan aksi ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkhususnya Kota Samarinda," kata Alfons saat mengikuti kegiatan demo damai di simpang empat Lembuswana, Samarinda.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Samarinda, Yohanes Richardo Nanga Wara mengatakan peringatan HUT RI ke-76 pada tahun ini merefleksikan kemerdekaan yang sebetulnya dianggap sudah menang dari kolonialisme, tapi kenyataannya kemerdekaan ini masih berada dalam penjajahan.
Hanya saja, kata dia, yang membedakannya adalah masyarakat Indonesia dijajah oleh bangsanya sendiri, yakni elit pemerintah. Di tengah pandemi ini, pemerintah harusnya fokus menyelesaikan kasus pandemi. Tapi dalam rentetannya, tindakan ada oknum pejabat negara justru memanfaatkan momen seperti menutupi anggaran yang diberikan untuk masyarakat, baik Bantuan Sosial (Bansos) dan lainnya.
Bahkan ada beberapa oknum pejabat daerah yang mengkorupsi bansos tersebut. Belum lagi kebijakan pemerintah yang tersebut banyak yang merugikan masyarakat kecil, contohnya pedagang kecil. "Artinya paling tidak kan pemerintah mengeluarkan aturan, harus konsisten dalam menjalankan aturan mulai dari PSBB , karantina, PPKM darurat hingga PPKM level 4 sekarang ini," terangnya
Pelaksanaan kebijakan pemerintah juga justru tidak menggunakan cara penegakan yang humanis, tapi malah menggunakan cara yang intimidasi, cara yang merugikan masyarakat.
"Kita bertanya, kemerdekaan itu milik siapa hari ini? Ataukah kemerdekaan itu lahir dari segelintir orang, yaitu elit pemerintah," katanya kepada pusaranmedia.com.
Menurutnya, masyarakat secara substansi belum merasakan merdeka, terutama dapat hidup sejahtera. Faktanya sampai kini masih ada penindasan, kemiskinan, kelaparan, pendidikan yang mahal , ekonomi tidak sejahtera hingga buruh yang banyak yang di PHK.
"Dalam lingkungan lebih parah lagi , Kaltim dikuasai industri ekstraktif seperti pertambangan batubara, kebun kelapa sawit. Dampaknya lubang (Void) tambang dimana-mana yang mengakibatkan alam Kaltim hancur. Apakah kemerdekaan itu dibajak oleh oligarki atau penguasa hari ini di saat pandemi," ucapnya.
Pemerintah harus melindungi hak dan memberikan perlindungan dan mensejahterakan warga negaranya tanpa memandang perbedaan ras dan sebagainya. "Harapan kita pemerintah bersih dari korupsi, kemudian pemerintah fokus mengurus pandemi. Bukan malah mengurus pemilu 2024 yang masih jauh,"pungkasnya
Selain itu, ia juga meminta agar tema HUT kemerdekaan RI tahun ini yakni “Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh" bukan hanya sekedar slogan semata. "Harapan kita pemerintah jangan bohongi rakyat. Merdeka harus 100 persen, Indonesia yang sejahtera atau Indonesia bersih dari oligarki, Indonesia yang bersih dari korupsi," tegasnya.