Reporter: Diansyah | Editor: Bambang Irawan
NUNUKAN – Bupati Nunukan H Irwan Sabri resmi melantik sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 675 Tahun 2025 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri dari Jabatan Tinggi Pratama.
Upacara pelantikan yang digelar di Ruang Pertemuan Lantai V Kantor Bupati Nunukan, Senin (10/11/2025).
Dalam SK tersebut, beberapa pejabat yang dilantik antara lain Abdul Halid sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Nunukan, H Abdul Munir sebagai Kepala Dinas Perhubungan Nunukan, Arief Budiman sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotik), H Asmar sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Kaharuddin sebagai Kepala BKPSDM Nunukan.
Selain itu, sejumlah pejabat lainnya turut dilantik untuk menduduki posisi strategis, di antaranya H Muh Amin sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Juni Mardiansyah sebagai Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, serta Sirajuddin sebagai Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Nunukan.
Irwan menegaskan bahwa pelantikan pejabat tinggi pratama merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan yang harus dimaknai sebagai penyegaran, regenerasi, dan penataan kelembagaan agar roda pemerintahan daerah berjalan lebih efektif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Proses pengisian jabatan ini telah melalui tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan kompetensi, kinerja, integritas, rekam jejak, dan hasil evaluasi kinerja,” ujar Irwan.
Ia menegaskan, jabatan yang diemban merupakan amanah dan kepercayaan, bukan hadiah. Karena itu, para pejabat diminta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan, dan dedikasi tinggi untuk kepentingan masyarakat Nunukan.
Bupati Irwan juga menekankan posisi strategis Kabupaten Nunukan sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di wilayah perbatasan. Kondisi geografis dan sosial masyarakat yang beragam, menurutnya, menuntut aparatur untuk bekerja lebih keras, berpikir inovatif, dan bertindak cepat dalam memberikan pelayanan kepada publik.
“Pejabat Eselon II harus menjadi penggerak perubahan, bukan sekadar pelaksana rutinitas. Jadilah motor birokrasi yang menghadirkan pemerintahan bersih, melayani, dan berprestasi. Bangun budaya kerja yang produktif, inovatif, dan kolaboratif,” tegasnya.
Irwan turut menyampaikan lima program prioritas Pemkab Nunukan, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh sektor, terutama pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan, percepatan pembangunan wilayah perbatasan, baik dari sisi infrastruktur maupun ekonomi masyarakat, transformasi digital pemerintahan menuju sistem pelayanan yang cepat, transparan, dan efisien. Selanjutnya penguatan ketahanan pangan, energi, dan lingkungan hidup demi kesejahteraan berkelanjutan dan terakhir peningkatan integritas dan disiplin kerja di seluruh lini birokrasi.
Ia mengingatkan agar para pejabat yang baru dilantik segera melakukan konsolidasi internal, memahami visi-misi kepala daerah, dan menyusun langkah strategis agar program kerja dapat terlaksana dengan efektif.
“Jangan bekerja sendiri-sendiri. Kekuatan pemerintah daerah terletak pada sinergi dan kolaborasi antarperangkat daerah. Jaga netralitas ASN dan jadilah pemimpin yang melayani, bukan yang minta dilayani,” pungkasnya.