BONTANG - Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris optimis kota taman bisa mencapai zero pengangguran pada 2029 mendatang.
Optimisme ini bukanlah omong kosong belaka, sebab pemkot akan mulai melakukan pembenahan sistem rekrutmen secara besar-besaran.
Beberapa waktu lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim menempatkan Bontang sebagai kota dengan angka pengangguran tertinggi.
Kenyataan ini lantas direspons cepat oleh Agus Haris. Pemkot telah memulai reformasi penyaluran tenaga kerja secara menyeluruh sejak April 2025 lalu.
Pembenahan itu diawali dengan penyepakatan mekanisme rekrutmen baru antara pemerintah dan perusahaan. Tujuannya memastikan rekrutmen dilakukan secara terbuka tanpa praktik “orang dalam”.
Ia menekankan, pola lama harus ditinggalkan karena tidak memberi keadilan kepada pencari kerja lokal yang ingin bersaing secara sehat di pasar kerja industri Bontang.
Salah satu instrumen penting dalam sistem baru ini adalah penertiban data pencari kerja melalui kewajiban kepemilikan kartu kuning (AK1).
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bontang diminta memastikan seluruh pencari kerja tercatat resmi agar penyusunan data dapat dilakukan lebih akurat.
“Data AK1 menjadi acuan dasar agar pemerintah tahu siapa yang siap bekerja dan siapa yang perlu dilatih,” jelasnya. Minggu (16/11/2025).
Sementara perusahaan di Bontang diwajibkan mengirimkan informasi kebutuhan tenaga kerja secara rutin kepada pemerintah.
Kebijakan ini diperlukan agar Disnaker dapat membaca tren kebutuhan jabatan di pasar industri dan menyiapkan sumber daya manusia secara tepat sasaran.
“Jika kebutuhan perusahaan masuk sejak awal, maka kami bisa menyiapkan tenaga kerjanya lebih cepat dan sesuai permintaan,” imbuhnya.
Pemkot Bontang juga menekankan bahwa seluruh proses penerimaan tenaga kerja tetap menjadi kewenangan perusahaan.
Namun untuk pelamar yang tidak lolos seleksi, pemkot akan mengambil peran melalui program pelatihan keterampilan.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengonversi pencari kerja tidak lolos menjadi tenaga siap pakai.
Program pelatihan berkelanjutan tersebut menjadi pilar penting dalam penurunan angka pengangguran. Dengan memanfaatkan data kebutuhan jabatan yang dikirim perusahaan, pelatihan akan disesuaikan agar lebih relevan.
“Kalau pelatihannya sesuai kebutuhan industri, peluang mereka diterima kerja jauh lebih besar,” katanya.
Seluruh data kebutuhan jabatan dan data pencari kerja ditargetkan selesai pada Desember 2025. Dengan data yang lengkap dan sinkron, Pemkot Bontang optimistis dapat mulai mengirimkan tenaga kerja secara bertahap ke perusahaan mulai Januari 2026. Pada tahap ini, masyarakat kurang mampu mendapat prioritas.
Agus Haris menyebut, keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh kombinasi antara data akurat, proses transparan, serta pelatihan berkelanjutan. Jika ketiga unsur berjalan serempak, Pemkot Bontang yakin angka pengangguran dapat ditekan secara signifikan.
“Kami optimistis target Zero Pengangguran 2029 dapat dicapai,” pungkasnya.
Pengangguran memang menjadi salah satu masalah klasik di Bontang. Jumlah perusahaan yang banyak seharusnya mampu menampung tenaga kerja lokal. Pemkot terus berkomitmen dan berupaya agar kesejahteraan masyarakat bisa terpenuhi dalam mencari pekerjaan. (Adv)