Reporter: Tri Agustini | Editor: Buniyamin
SAMARINDA - Kota Samarinda kembali menerima bantuan jaringan gas (jargas) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Setidaknya akan ada sekitar 7.619 sambungan rumah di tahun ini.
Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri mengusulkan agar pemasangan jargas rumah tangga di Samarinda dilengkapi layanan pengaduan, serta pengawasan dari Pemerintah Kota (Pemkot).
Hal ini ia sampaikan saat rapat internal persiapan sosialisasi bersama dengan perangkat daerah.
Ia mengatakan bahwa sosialisasi pemasangan jargas tahap pertama baru dilakukan secara internal.
Selanjutnya, informasi detail akan diberikan kepada warga yang wilayahnya dilalui oleh jaringan pipa.
“Permasalahan yang ada nanti harus dijelaskan secara detail agar pelaksanaannya berjalan baik dan tidak mengecewakan masyarakat.
Kalau lewat drainase, jangan sampai merusak saluran yang ada,” kata Saefuddin, Selasa (18/11/2025).
Berdasarkan pengalaman sebelumnya, kata Saefuddin, sempat ada keluhan warga terkait jalur pekerjaan yang mengenai pipa air hingga menyebabkan kerusakan.
Untuk itu, ia menegaskan pentingnya kontraktor menjaga kondisi dan berkoordinasi sebelum menggali atau memasang pipa.
“Kontraktor harus sama-sama menjaga apa yang ada di dalam tanah itu. Semuanya harus dikomunikasikan dengan baik,” tegasnya.
Selain itu, ia pun berharap pemerintah pusat sebagai pengelola jargas menyediakan kantor layanan pengaduan, servis maupun mekanisme penanganan cepat bagi masyarakat di Samarinda agar segala keluhan dapat segera tertangani dengan baik.
Ia juga menekankan pentingnya adanya pengawas dari Pemkot Samarinda untuk memastikan progres lapangan sesuai laporan dan administrasi.
Saefuddin pun membuka peluang pembentukan tim pendamping atau tim pengawas daerah, meski proyek jargas ini sepenuhnya merupakan program Kementerian ESDM jika memang diperlukan.
Proyek ini akan berjalan selama delapan bulan, terhitung dari bulan November 2025 dan ditargetkan rampung pada Juli 2026.
“Ini kan pengelolaannya dari pusat. Saya berharap ada layanan servis, kantor pengaduan dan sebagainya. Kalau itu tersedia, penanganannya bisa lebih cepat,” pungkasnya.