Reporter: Aswin | Editor: Bambang Irawan

TENGGARONG - Ketua DPC PDI Perjuangan Kutai Kartanegara (Kukar), Rendi Solihin, menyatakan tidak terlalu khawatir jika sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke depan berubah dan dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Isu perubahan sistem Pilkada kembali menguat setelah sejumlah elite partai, termasuk Partai Golkar dan beberapa partai dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, mendorong agar pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD atau dikenal sebagai sistem tertutup.

Saat ini, Pilkada masih berlangsung dengan sistem terbuka masyarakat memilih langsung kepala daerahnya di tempat pemungutan suara (TPS).

Rendi menegaskan, apa pun keputusan yang diambil di tingkat pusat, pada akhirnya akan mengikuti mekanisme politik di DPR yang bekerja secara kolektif dan kolegial.

“Di DPR itu keputusan diambil secara kolektif-kolegial. Tidak bisa satu partai saja yang menentukan. Kalau suara terbanyak mendukung, ya seyogyanya yang lain mengikuti,” ujar Rendi. Kamis (8/1/2025).

Menurutnya, sikap politik PDI Perjuangan yang saat ini tidak mendukung Pilkada melalui DPRD tetap harus ditempatkan dalam konteks dinamika pembahasan.

“Kalau pada akhirnya 70-80 persen fraksi mendukung Pilkada dipilih DPRD, saya yakin PDI Perjuangan juga akan mengikuti. Tidak mungkin tidak, karena yang didengar bukan satu partai, tapi seluruh fraksi,” jelasnya.

Meski demikian, Rendi menegaskan, di level daerah pihaknya tidak merasa terancam dengan wacana tersebut.

“Di Kukar kami tidak terlalu khawatir. PDI Perjuangan punya 16 kursi. Kalau misalnya Pilkada dipilih DPRD, kami hanya perlu membangun koalisi dan sinergi dengan teman-teman fraksi lain. InsyaAllah,” katanya.

Rendi menilai, perdebatan soal sistem Pilkada merupakan bagian dari dinamika politik nasional. Yang terpenting, kata dia, setiap keputusan tetap berpijak pada kepentingan masyarakat dan stabilitas pemerintahan daerah.