Reporter : Herdiansyah | Editor : Bambang Irawan

SAMARINDA - Ustaz Pink Al Kutai, Muhammad Fathur Rahman Al Kutai, menyampaikan protes keras sekaligus keprihatinan mendalam atas dugaan pengabaian etika protokoler terhadap Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

Sorotan tersebut muncul pascaviralnya momen Sultan ing Martadipura, Sultan Aji Muhammad Arifin, yang sempat dinotice langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto karena duduk di barisan belakang dalam acara peresmian proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan, Kaltim.

Menurut Ustaz Pink Al Kutai, posisi duduk Sultan yang berada di belakang para pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan mencerminkan degradasi adab serta pelanggaran terhadap nilai konstitusional.

“Ketika pemegang takhta kerajaan tertua di Nusantara di posisikan di belakang para pelayan rakyat, ini bukan kekhilafan biasa. Ini bentuk pengabaian adab dan penghormatan terhadap simbol kedaulatan budaya,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta simbol-simbolnya merupakan kewajiban negara yang telah diatur secara tegas dalam konstitusi.

Ustaz Pink Al Kutai merujuk Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

“Memposisikan Sultan secara tidak layak berarti mengabaikan pengakuan negara terhadap masyarakat adat itu sendiri,” ungkapnya. 

Selain itu, ia juga menyinggung Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang menegaskan kewajiban pemerintah dalam melakukan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan. Dalam konteks tersebut, lembaga adat dan Sultan disebutnya sebagai pilar utama kebudayaan daerah.

Di tingkat daerah, kata dia, peraturan daerah terkait pelestarian adat juga mewajibkan pemerintah daerah untuk memuliakan entitas adat sebagai identitas asli wilayah Kutai.

“Ini sangat memuakkan ketika ASN, yang secara filosofis adalah pelayan rakyat, justru duduk di depan dengan angkuh, sementara simbol kedaulatan budaya diletakkan di kursi belakang,” katanya.

Ia pun mempertanyakan sikap para pejabat daerah yang dinilai kehilangan jati diri dan tata krama di tanah Kutai sendiri.

“Jika Bapak Presiden saja mampu menunjukkan adab dan penghormatan tinggi saat berkunjung ke tanah ini, mengapa mereka yang bekerja dan mengabdi di Kutai justru gagal menunjukkan sikap yang sama,” pungkasnya.