Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Buniyamin
BALIKPAPAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menyatakan kesiapan mendukung kebijakan digitalisasi pendataan Bantuan Sosial (Bansos) secara nasional guna memastikan ketepatan sasaran berbagai program bantuan pemerintah.
Ini disampaikan Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo saat mengikuti zoom meeting bersama Kementerian di VIP Room Gedung Putih, Rabu (28/1/2026).
Bagus mengatakan digitalisasi pendataan menjadi langkah penting agar penyaluran bantuan, mulai dari bantuan tunai, Program Keluarga Harapan (PKH) hingga penanganan stunting benar-benar diterima oleh warga yang berhak.
"Zoom yang dilaksanakan oleh Kementerian membahas digitalisasi bantuan sosial dan peran pemerintah daerah, khususnya dalam pemutakhiran data kependudukan yang digunakan sebagai dasar penyaluran bansos," ucap Bagus.
Dalam pertemuan tersebut, seluruh pemerintah daerah dilibatkan, termasuk kabupaten dan kota di Kalimantan Timur (Kaltim).
Kota Balikpapan diminta menyiapkan bahan dan kesiapan menghadapi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang dijadwalkan berlangsung pada 3 Februari 2026 mendatang.
"Kita sudah menyampaikan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk mempersiapkan hal-hal yang perlu dipaparkan dalam rakor nasional nanti," katanya.
Bagus mengungkapkan, Kementerian juga menyoroti sejumlah daerah percontohan atau pilot project, seperti Kabupaten Banyuwangi dan Kota Surabaya yang dinilai telah lebih maju dalam penerapan sistem digital pendataan bantuan sosial.
"Kita ingin belajar dari Banyuwangi dan Surabaya. Mereka sudah lebih dulu menerapkan sistem pendataan yang lebih baik, meskipun Balikpapan juga sebenarnya sudah mengarah ke sana," ujarnya.
Sebagai upaya memperkuat sistem tersebut, Pemkot Balikpapan akan memaksimalkan peran Rukun Tetangga (RT) serta melibatkan relawan dalam proses pendataan warga secara real time.
"RT diharapkan bisa menyampaikan data warga yang meninggal, kelahiran, pendatang baru, hingga perubahan profesi. Data ini mengalir dari RT ke kelurahan, kecamatan, sampai Dukcapil dalam satu sistem terintegrasi," jelasnya.
Pemkot juga melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk mendukung infrastruktur teknologi informasi, mulai dari jaringan internet hingga sistem pendukung digital.
"Diskominfo berperan dalam menyiapkan fasilitas internet dan jaringan. Memang ada kendala anggaran, tetapi ke depan akan diupayakan secara bertahap," tuturnya.
Menurutnya, digitalisasi pendataan penduduk menjadi kebutuhan mendesak karena seluruh skema bantuan sosial ke depan akan berbasis data elektronik.
"Mulai 2025 dan seterusnya, baik bantuan tunai, data keluarga miskin, PKH, sampai data stunting, semuanya mengacu pada sistem digital. Ini yang diminta Kementerian agar setiap daerah siap," pungkasnya.