Reporter: Diansyah | Editor: Buniyamin

NUNUKAN – Petani kelapa sawit di wilayah perbatasan kembali menyuarakan keluhan terkait sulitnya memperoleh pupuk serta hambatan dalam pemasaran hasil panen.

Aspirasi tersebut disampaikan masyarakat saat kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Ladullah di Pulau Sebatik.

Kegiatan reses masa persidangan tahun 2026 tersebut digelar di Rumah Makan Hasanah dan dihadiri berbagai elemen masyarakat, mulai dari kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera hingga warga umum.

Dalam pertemuan itu, mayoritas warga menyampaikan persoalan yang mereka hadapi di sektor pertanian, khususnya perkebunan kelapa sawit yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat di wilayah perbatasan.

Diketahui, hampir 50 persen penduduk di Pulau Sebatik menggantungkan mata pencaharian pada sektor perkebunan kelapa sawit.

Namun dalam beberapa waktu terakhir, para petani mengaku kesulitan mendapatkan pupuk yang memadai. Distribusi pupuk bersubsidi dinilai belum sepenuhnya menjangkau petani sawit di kawasan perbatasan.

Menanggapi hal tersebut, Ladullah menilai pemerintah perlu memastikan distribusi pupuk tidak menyulitkan petani, terutama di daerah yang memiliki peran penting dalam menopang perekonomian masyarakat lokal.

“Selama ini ada pupuk dari Indonesia dan ada juga yang berasal dari Malaysia. Di Sebatik ini ada kearifan lokal yang berkembang di masyarakat. Menurut saya, tidak menjadi masalah jika dimanfaatkan untuk kebutuhan sendiri di wilayah Sebatik agar produksi petani tetap berjalan,” ujarnya di hadapan warga.

Selain persoalan pupuk, masyarakat juga mengeluhkan hambatan dalam pemasaran buah sawit. Para petani berharap proses distribusi hasil panen tidak terkendala oleh persoalan komunikasi maupun birokrasi yang dianggap berbelit.

Menurut Ladullah, kelancaran rantai distribusi menjadi faktor penting agar petani tetap memperoleh pendapatan yang stabil.

Untuk itu, ia mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi pupuk sekaligus memastikan kebutuhan petani sawit di wilayah perbatasan dapat terpenuhi.

Ia juga menyoroti bahwa selama ini alokasi pupuk bersubsidi lebih banyak difokuskan pada sektor hortikultura, sehingga petani kelapa sawit di daerah perbatasan sering kali tidak memperoleh perhatian yang sama.

“Kami berharap pemasaran hasil panen tidak dipersulit atau dihambat. Harapan petani sederhana, yaitu akses pupuk dipermudah dan penyaluran buah sawit dapat berjalan lancar,” katanya.

Sebagai wakil rakyat di tingkat provinsi, Ladullah menegaskan komitmennya untuk membawa seluruh aspirasi masyarakat tersebut ke dalam pembahasan resmi di DPRD Kaltara.

Menurutnya, pemerintah provinsi perlu hadir dalam menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan sarana produksi bagi masyarakat perbatasan, termasuk di wilayah Kabupaten Nunukan yang merupakan daerah strategis di perbatasan negara.

“Harapan saya, apa yang disampaikan masyarakat hari ini dapat saya teruskan kepada pemerintah provinsi. Kita dorong agar segera ada tanggapan dan solusi nyata, sehingga masyarakat perbatasan dapat menikmati hasil kebun dan laut mereka secara maksimal,” pungkasnya. (Adv)