Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Buniyamin
BALIKPAPAN - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian wilayah Indonesia akan mulai memasuki musim kemarau pada April 2026.
Pergeseran musim ini juga akan berdampak pada Kalimantan Timur (Kaltim) yang diperkirakan mengalami kondisi lebih kering dari biasanya.
Kepala BMKG Stasiun SAMS Sepinggan Balikpapan, Djoko Sumardiono mengatakan musim kemarau tahun ini datang lebih awal dibandingkan rata-rata klimatologinya.
Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan. "Sebagian besar wilayah Indonesia akan memasuki musim kemarau tahun 2026 lebih awal dibandingkan rerata klimatologinya," ucap Djoko, Rabu (25/3/2026).
BMKG mencatat sebanyak 114 Zona Musim (ZOM) atau 16,3 persen wilayah Indonesia mulai memasuki musim kemarau pada April 2026. Jumlah tersebut akan terus meningkat pada Mei dan Juni, hingga total 325 ZOM atau 46,5 persen wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim kemarau lebih cepat dari biasanya.
Wilayah yang mengalami kemajuan awal musim kemarau meliputi sebagian besar Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan dan timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku hingga Papua.
Djoko menjelaskan, pergeseran musim kemarau tahun ini dipicu berakhirnya fenomena La Nina lemah pada Februari 2026.
Saat ini, kondisi iklim global berada pada fase netral dengan indeks ENSO minus 0,28 dan diperkirakan bertahan hingga Juni 2026.
Memasuki pertengahan tahun, peluang munculnya fenomena El Nino kategori lemah hingga moderat diperkirakan mencapai 50 hingga 60 persen.
Kondisi tersebut berpotensi membuat musim kemarau berlangsung lebih panjang dan lebih kering dari biasanya, termasuk di Kaltim.
Puncak musim kemarau di Indonesia diprediksi terjadi pada Agustus 2026 dan diperkirakan mencakup sekitar 61,4 persen wilayah.
Kondisi kering juga diprediksi akan semakin meluas, termasuk di wilayah Kalimantan.
BMKG mengingatkan kondisi ini perlu diantisipasi sejak dini, terutama untuk mencegah meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan serta potensi penurunan kualitas udara di Kaltim.
Di sisi lain, BMKG juga menegaskan informasi yang beredar di media sosial terkait istilah "Gorilla El Nino" tidak berasal dari BMKG.
"BMKG tidak mengenal istilah tersebut," tegasnya.