Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Buniyamin
BALIKPAPAN - DPRD Balikpapan akan menelaah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan 2025 yang telah disampaikan dalam rapat paripurna di Hotel Grand Senyiur, Senin (6/4/2026).
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri mengatakan seluruh anggota dewan akan mencermati isi laporan tersebut sebelum dituangkan dalam bentuk rekomendasi resmi.
"Setelah kita dengarkan bersama penyampaian LKPJ, selanjutnya kami serahkan kepada anggota DPRD untuk menelaah dan memberikan rekomendasi sebagai bentuk kritik, saran, dan masukan guna perbaikan kinerja ke depan," ucap Alwi.
Dalam rapat paripurna tersebut, Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas kesempatan yang diberikan untuk memaparkan kinerja pemerintah daerah selama 2025.
Ia mengatakan LKPJ merupakan gambaran umum pelaksanaan pemerintahan daerah, mencakup realisasi anggaran dan capaian kinerja yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025.
Sepanjang 2025, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mencatat sejumlah capaian positif. Kota ini meraih 24 penghargaan, terdiri atas enam tingkat nasional, 14 tingkat provinsi, dan tiga tingkat regional.
Di tingkat nasional, Balikpapan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan serta predikat Kota Layak Anak (KLA) kategori utama.
Dari sisi ekonomi, pertumbuhan Kota Balikpapan mencapai 10,24 persen, meningkat signifikan dibandingkan 2024 sebesar 3,23 persen.
Sektor industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 48,31 persen, disusul sektor konstruksi dan transportasi.
Indikator sosial juga menunjukkan perbaikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik menjadi 83,23 dan menempatkan Balikpapan di posisi kedua di Kalimantan Timur (Kaltim).
Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,84 persen, sementara angka kemiskinan menurun dari 2,23 persen menjadi 1,97 persen.
Dari sisi fiskal, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp4,13 triliun atau 97,10 persen dari target Rp4,26 triliun.
Sementara belanja daerah terealisasi Rp4,27 triliun atau 89,90 persen dari pagu Rp4,75 triliun.
Capaian program di sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur rata-rata di atas 85 persen.
Meski demikian, Bagus mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian, di antaranya penanganan banjir, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan, hingga pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
Selain itu, ia juga mengungkapkan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada APBD 2025 yang diperkirakan mencapai sekitar Rp400 miliar.
Menurutnya, SiLPA tersebut sebagian besar berasal dari sisa tender kegiatan fisik dan program yang tidak dapat diselesaikan hingga akhir tahun anggaran.
"Ke depan, kami mengimbau seluruh OPD agar proses pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan lebih awal, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat selesai dalam waktu delapan hingga sepuluh bulan," jelasnya.
Bagus menambahkan, kondisi keuangan daerah Balikpapan pada 2025 tidak mengalami defisit, bahkan mencatatkan surplus, berbeda dengan sejumlah daerah lain di Kaltim.
Rapat paripurna yang berlangsung hingga pukul 11.30 WITA tersebut berjalan lancar dan ditutup dengan penandatanganan berita acara penyerahan LKPJ oleh pimpinan DPRD dan perwakilan pemerintah kota.
Selanjutnya, DPRD Balikpapan akan menindaklanjuti LKPJ melalui pembahasan mendalam, termasuk memastikan rekomendasi yang dihasilkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah ke depan. (Adv)