Reporter: Aswin | Editor: Buniyamin

TENGGARONG - Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rendi Solihin meninjau langsung basecamp layanan transportasi MaxRide atau Kendaraan Bajaj yang berada di kawasan SCW, Tenggarong, Jumat (10/4/2026).

Dalam kunjungan tersebut, ia mengimbau agar operasional layanan tersebut sementara waktu tidak dijalankan hingga seluruh perizinan dinyatakan lengkap.

“Nah saat ini kita sekarang ada di Timbau, basecamp dari MaxRide. Sebenarnya MaxRide itu salah satu aplikasi yang sudah punya surat izin dari kementerian untuk beroperasinya kendaraan bajaj, tapi aplikasinya sudah dapat izin. Tapi untuk pengoperasian di daerah, itu belum tuntas izinnya,” ujar Rendi.

Ia menegaskan meskipun kendaraan yang digunakan telah memiliki kelengkapan administrasi seperti STNK, tapi izin operasional sebagai angkutan umum di daerah masih belum terpenuhi. 

Untuk itu, pihaknya meminta agar sementara waktu kegiatan operasional dihentikan. “Tadi kami mengimbau untuk seluruh pengurus atau pemilik, itu untuk operasionalnya jangan diberlakukan dulu, apalagi ada tarif karena belum keluar izinnya. Sampai nanti izinnya sudah keluar,” lanjutnya.

Namun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar menyatakan dukungannya terhadap inovasi di sektor transportasi. Rendi menilai kehadiran layanan seperti MaxRide dapat menjadi indikator kemajuan daerah, khususnya dalam hal sistem transportasi.

“Tapi kami, pemerintah Kabupaten Kukar sangat menyambut baik segala bentuk inovasi yang masuk ke wilayah Tenggarong. Karena salah satu indikator wilayah maju itu adalah daerah maju adalah transportasinya sudah baik,” katanya.

Pengawas PT Vahana Bajaj Sukses, Adi mengatakan akan menunda operasional hingga regulasi daerah terkait disahkan dan menegaskan komitmen untuk tetap mematuhi aturan yang berlaku.

“Sebagai warga negara yang taat hukum ya kita harus ikutin jangan sampai melanggar bahwa ini dengan ada arahan beliau akan diatur dalam masalah perniagaan dan segala macam kita tunggu kita akan kita hold dulu atau kita lihat perkembangan karena minggu depan mungkin kita ke dinas perhubungan,” jelasnya.

Saat ini, jumlah armada dan pengemudi yang telah disiapkan sebanyak 12 unit kendaraan dengan 12 orang pengemudi. Namun seluruhnya masih menunggu kejelasan izin operasional dari pemerintah daerah.

Terkait proses pembahasan regulasi, pihak pengelola memilih menunggu perkembangan lebih lanjut dan berharap adanya solusi terbaik bersama pemerintah.

“Nah, itu kita lihat lah. Kita lihat nanti perkembangannya gimana. Karena kan izin nasional kita kan sudah ada. Kalau untuk izin yang kita lihat nanti perkembangan dengan dinas perhubungan, gimana solusi win-win solusinya. Begitu aja,” tutup Adi.