Reporter: Aswin | Editor: Bambang Irawan

TENGGARONG - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menanggapi keterlambatan pembayaran insentif bagi ribuan guru honorer di Kukar. Ia menyebut kondisi tersebut terjadi akibat kekosongan kas daerah.

Diketahui, ribuan guru honorer di Kukar belum menerima insentif selama empat bulan sejak awal tahun 2026. Kondisi ini membuat para guru kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Ahmad Yani menjelaskan, keterlambatan pembayaran dipicu belum adanya transfer dana dari pemerintah pusat ke kas daerah.

“Jadi bukan berarti pemerintah tidak ingin membayar, tetapi memang dananya belum tersedia,” ujarnya. Kamis (16/4/2026).

Ia pun meminta para guru honorer untuk bersabar hingga dana dari pusat dapat direalisasikan.

“Kami harap para guru honorer bisa bersabar. Ketika dana dari pusat sudah masuk, tentu akan segera dibayarkan,” ujarnya.

Selain itu, DPRD Kukar membuka ruang bagi para guru honorer untuk menyampaikan aspirasi secara resmi agar persoalan tersebut dapat segera ditindaklanjuti.

“Sangat memungkinkan. Kami terbuka. Silakan para guru honorer menyampaikan aspirasi secara tertulis ke DPRD. Jika sudah ada permohonan resmi, kami akan segera fasilitasi melalui rapat dengar pendapat agar ada kejelasan dan tidak berlarut-larut.”