TARAKAN – Rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pengawasan ketenagakerjaan di Kalimantan Utara mendapat dukungan dari DPRD Kaltara. Namun, aspek kejelasan tugas dan ruang lingkup kerja menjadi perhatian utama.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Muhammad Hatta, menilai bahwa pembentukan Satgas merupakan langkah positif, tetapi harus disertai perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan persoalan baru.

Menurutnya, kejelasan pembagian peran antara Satgas dan pengawas ketenagakerjaan sangat penting untuk menjaga efektivitas kerja di lapangan.

“Secara umum ini baik karena membantu pemerintah. Namun, perlu diperjelas sektor mana saja yang menjadi fokus kerja Satgas agar tidak tumpang tindih,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa tanpa batasan tugas yang jelas, potensi tumpang tindih kewenangan bisa terjadi dan justru menghambat proses pengawasan.

“Jangan sampai kehadiran Satgas malah membuat kerja pengawasan menjadi tidak efektif karena tidak ada kejelasan fungsi masing-masing,” tambahnya.

Pembentukan Satgas sendiri menjadi salah satu opsi yang tengah dibahas Komisi IV DPRD Kaltara bersama Disnakertrans dan pemangku kepentingan lainnya sebagai respons terhadap keterbatasan jumlah pengawas di daerah. (Adv)