Reporter: Lodya Astagina | Editor: Supiansyah

TENGGARONG - Anggota DPRD Kutai Kartanegara dari Daerah Pemilihan IV, Budiman menyoroti rencana pembangunan jalan akses pelabuhan Samboja di Kelurahan Amborawang Laut yang belum direalisasikan. 

Jalan itu nantinya bisa menjadi akses untuk mempercepat jalur masyarakat, dan jalur cepat ke pantai Ambalaf. Tak cuma itu, jalan itu juga sebenarnya adalah akses utama masyarakat sekitar, khususnya para petani. 

Untuk sekarang, struktur jalan masih berupa tanah berkerikil. Budiman mengatakan, sebelumnya untuk pembangunan jalan itu sudah pernah dianggarkan. “Cuma mungkin karena ada sesuatu, akhirnya anggarannya hilang,” katanya. 

Sebagai anggota dewan, ia mendorong agar penganggaran bisa segera dilakukan agar realisasi pembangunan bisa segera terlaksana. “Kalau perubahan mungkin ada, harapan kami paling lambat (APBD) murni tahun depan ini bisa dilaksanakan,” ucapnya. 

Untuk diketahui, anggaran pernah dilakukan pada tahun 2020 lalu dari Bankeu provinsi untuk pembangunan fisiknya. Kemudian, untuk pembebasan lahannya berasal dari APBD Kukar dengan nilai kurang lebih Rp4 miliar. Namun, pembebasan lahan itu sampai akhir tahun pun belum dibayarkan karena faktor administrasi pertanahan. 

“Sehingga anggaran tersebut menjadi silpa, tahun 2021 tidak muncul, sehingga kami berharap tahun 2022 bisa teranggaekan dana pembebasan lahan masyarakat,” kata salah seorang warga Ambarawang Laut, Ardiansyah. 

Dia menjelaskan, panjang jalan yang perlu dibebaskan untuk pembangunan kurang lebih 4 kilometer, dan lebar 12 meter, yang mencakup 78 pemilik lahan. Rencananya, pembuatan jalan lanjutan akses pelabuhan Amborawang Laut itu sepanjang 7,8 kilometer. “Untuk estimasi anggaran mungkin Dinas PUPR Kukar yang lebih paham,” sebutnya. 

Ia menyampaikan, sebelumnya Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin sudah datang berkunjung langsung ke lapangan. Hal itu memberikan harapan pada masyarakat sekitar. Karena Wabup sudah berkoordinasi langsung dengan OPD terkait, dalam hal ini Bapeda Kukar. “Kami berharap sebagai masyarakat bisa direalisasikan pembayaran pembebasan lahan di tahun 2022,” harapnya. (Adv)