Reporter : Herdiansyah l Editor : Bambang Irawan

SAMARINDA - Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang muncul terkait polemik renovasi rumah jabatan gubernur.

Ia mengakui bahwa keresahan publik merupakan hal yang wajar, terutama ketika kebijakan pemerintah menyangkut anggaran besar dan kebutuhan masyarakat.

“Saya memahami ketika menyangkut kebijakan, wajar jika muncul pertanyaan bahkan kritik keras. Itu adalah bentuk kepedulian masyarakat terhadap pemerintah daerah yang kita cintai bersama,” katanya.

Rudy mengungkapkan bahwa dalam beberapa hari terakhir dirinya banyak melakukan refleksi. Ia menyadari masih banyak hal yang perlu diperbaiki, termasuk dalam sikap dan cara merespons isu publik.

“Dari lubuk hati paling dalam, saya mohon maaf atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi,” tuturnya. 

Lebih lanjut, kata dia, soal anggaran rumah dinas jabatan yang disebut mencapai Rp25 miliar, Rudy menjelaskan perencanaan anggaran tersebut berasal dari masa kepemimpinan sebelumnya. Namun demikian, ia menegaskan tanggung jawab tetap berada di pundaknya sebagai gubernur saat ini.

Menurutnya, sejumlah item dalam renovasi, seperti kursi pijat dan akuarium, menjadi sorotan publik karena dinilai tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan kedinasan.

“Wajar jika hal itu menimbulkan rasa tidak nyaman di masyarakat, apalagi di tengah masih banyak kebutuhan dasar yang harus kita benahi,” ucapnya.

Sebagai langkah konkret, Rudy menyatakan akan menanggung secara pribadi biaya untuk fasilitas yang dinilai tidak memiliki fungsi kedinasan.

“Saya akan menanggung secara pribadi item renovasi rumah dinas yang di luar fungsi kedinasan, termasuk akuarium dan kursi pijat,” tegasnya.

Selain itu, ia juga memastikan akan dilakukan evaluasi dan audit ulang secara terbuka terhadap anggaran renovasi tersebut, agar masyarakat dapat melihat secara transparan serta ikut mengawasi.

Ke depan, Pemerintah Provinsi Kaltim akan menyesuaikan fasilitas rumah jabatan agar lebih fokus pada kebutuhan kedinasan dan kepentingan publik.