Reporter : Herdiansyah | Editor : Buniyamin 

SAMARINDA - Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud menegaskan komitmennya untuk menata ulang tata kelola pemerintahan yang lebih profesional dan bebas dari konflik kepentingan.

Salah satu langkah yang akan diambil adalah menghilangkan keterlibatan keluarga dalam jabatan struktural yang berhubungan langsung dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

Pernyataan tersebut mencakup posisi strategis, termasuk peran Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP).

Ia menilai kebijakan ini penting guna menjaga integritas pemerintahan, serta memastikan bahwa setiap posisi diisi oleh individu yang memiliki kompetensi dan profesionalitas yang jelas.

“Ke depan, tidak ada lagi peran keluarga dalam struktur yang berkaitan langsung dengan pemerintahan provinsi. Semua harus berbasis pada kapasitas dan kebutuhan organisasi,” tegasnya.

Menurutnya, langkah ini sebagai bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, sekaligus mendorong terciptanya sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel.

Kebijakan tersebut juga diharapkan dapat menghindari potensi konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan program percepatan pembangunan di Kaltim.

Terakhir, Rudy menegaskan, reformasi internal akan terus dilakukan secara bertahap demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.