Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Buniyamin
BALIKPAPAN - Wakil Ketua III DPRD Kota Balikpapan, Budiono menyoroti ketidakhadiran Kepala Cabang BPJS Kesehatan Balikpapan, Aidy Ilmy saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama serikat buruh yang digelar dalam momentum Hari Buruh Internasional atau May Day, Jumat (1/5/2026).
Dalam forum yang berlangsung di ruang rapat gabungan DPRD Balikpapan tersebut, Budiono menyayangkan absennya pimpinan BPJS Kesehatan, mengingat banyaknya persoalan pelayanan kesehatan yang ingin disampaikan langsung oleh para buruh.
"Saya juga buruh," ucap Budiono, sembari menegaskan bahwa dirinya memahami aspirasi dan keluhan para pekerja.
Ia juga menyampaikan ucapan selamat Hari Buruh sekaligus menyoroti sejumlah harapan buruh, mulai dari peningkatan kesejahteraan, perbaikan sistem pengupahan hingga perlindungan tenaga kerja yang lebih optimal.
"Selamat May Day 1 Mei 2026. Beberapa harapan buruh itu terkait kesejahteraan, baik upah, kesehatan maupun perlindungan tenaga kerja. Saya pun juga buruh, pastinya setara dengan teman-teman semua," ujarnya.
Terkait isu pengupahan, Budiono menyebut pembahasan akan dilakukan melalui forum tripartit yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan perwakilan buruh.
Ia menilai tren upah di Balikpapan mulai menunjukkan peningkatan, meski masih diharapkan bisa lebih baik ke depan.
"Kalau dari paparan Dinas Tenaga Kerja, Balikpapan sudah mengalami kenaikan. Dulu tiga terbawah di Kaltim, sekarang sudah naik. Tapi harapannya tentu bisa lebih meningkat lagi," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Budiono juga menyoroti persoalan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mengalami pengurangan dari pemerintah pusat.
Berdasarkan paparan BPJS Kesehatan, terdapat sekitar 7.000 peserta yang terdampak pemangkasan tersebut.
"Nanti kita usulkan kembali. Validasinya akan dilakukan oleh Dinas Sosial dan kita lihat apakah bisa dicover melalui APBD," katanya.
Kata dia, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp90 miliar untuk sektor kesehatan masyarakat.
Namun demikian, masih terdapat persoalan tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan ke sejumlah rumah sakit.
"Anggaran sudah ada Rp90 miliar, tapi ternyata masih banyak rumah sakit yang belum dibayar oleh BPJS Kesehatan. Ini harus jadi perhatian," tegasnya.
Sementara perwakilan BPJS Kesehatan Balikpapan yang hadir, Kepala Bagian Kepesertaan I Dewa Ayu Kade Sartika Dewi menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran pimpinan cabang.
Ia menjelaskan Kepala Cabang tengah berada di Jakarta karena keperluan keluarga.
Dalam paparannya, ia menyebutkan bahwa dari total sekitar 766 ribu penduduk Balikpapan, sebanyak 247 ribu di antaranya telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU).
Meski demikian, perwakilan buruh menilai masih banyak persoalan di lapangan, terutama terkait pelayanan kesehatan.
Salah satu keluhan utama adalah pasien yang tetap diminta membeli obat di luar, meskipun sudah terdaftar sebagai peserta BPJS.
"Sudah bayar BPJS, tapi disuruh beli obat lagi karena stok di rumah sakit kosong. Ini merugikan pekerja," ujar Agus, perwakilan buruh.
Selain itu, buruh juga menyoroti belum optimalnya cakupan penyakit yang ditanggung serta masih panjangnya antrean pelayanan di rumah sakit.
Melihat berbagai persoalan tersebut, Budiono memastikan DPRD akan menjadwalkan RDP khusus dengan BPJS Kesehatan agar pembahasan bisa dilakukan lebih mendalam.
"Kita akan jadwalkan pertemuan khusus dengan BPJS Kesehatan. Banyak hal yang harus dibahas, terutama soal pelayanan dan perlindungan bagi buruh," pungkas Budiono. (Adv)