Reporter : Herdiansyah l Editor : Buniyamin
SAMARINDA – Plt Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany memberikan klarifikasi terkait polemik anggaran Rp25 miliar yang ramai diperbincangkan publik.
Astri menjelaskan, total anggaran tersebut terdiri dari sekitar 55 paket belanja yang berasal dari anggaran murni maupun perubahan.
Paket-paket itu tidak hanya dialokasikan untuk rumah jabatan gubernur, tetapi juga mencakup berbagai fasilitas pemerintahan lainnya.
Menurutnya, polemik yang muncul disebabkan oleh penyajian data dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang tidak utuh.
“Data yang beredar itu parsial tanpa konteks lengkap, sehingga seolah-olah Rp25 miliar hanya digunakan untuk satu bangunan,” jelasnya.
Ia menegaskan, angka Rp25 miliar tersebut masih berupa pagu anggaran atau rencana awal, bukan nilai realisasi akhir. Dalam proses pengadaan, nilai tersebut masih dapat berubah melalui mekanisme negosiasi.
Lebih lanjut, perencanaan anggaran tersebut telah disusun sejak tahun 2024 untuk kebutuhan tahun 2025, jauh sebelum diketahui siapa yang akan menjabat sebagai gubernur.
“Waktu itu kami belum tahu siapa gubernurnya. Tugas kami menyiapkan fasilitas bagi pimpinan, siapapun yang menjabat,” katanya.
Pada 2024, pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp19 miliar untuk berbagai kebutuhan pemeliharaan dan rehabilitasi, termasuk rumah jabatan gubernur, wakil gubernur dan gedung-gedung lainnya.
Namun, kata dia, untuk rumah jabatan gubernur sendiri, alokasi saat itu masih relatif kecil, sementara kebutuhan perbaikan yang lebih besar baru diakomodasi pada 2025.
Astri menyebut rencana rehabilitasi dilakukan berdasarkan kondisi bangunan yang dinilai memprihatinkan. Sejumlah fasilitas mengalami kerusakan serius, mulai dari instalasi listrik yang tidak optimal, jaringan air bermasalah, hingga pompa air yang sudah keropos.
Kerusakan juga terjadi pada bagian atap yang menyebabkan kebocoran. Bahkan, saat cuaca ekstrem, air hujan sempat merendam beberapa bagian bangunan.
“Pernah terjadi banjir, bahkan sampai lantai dua rumah jabatan, dan AC outdoor ikut terendam air,” ungkapnya.
Selain itu, pendopo dan gedung pertemuan juga mengalami kebocoran parah akibat kerusakan struktur. Kondisi serupa ditemukan di fasilitas pendukung lain seperti guesthouse, musala, dan bangunan penunjang di kawasan tersebut.
Astri menilai, kerusakan tersebut tidak terlepas dari minimnya pemanfaatan rumah jabatan pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga banyak fasilitas tidak terawat dengan baik.
“Dulu tidak digunakan secara maksimal. Sekarang hampir setiap hari dipakai, dari pagi hingga malam, bahkan akhir pekan,” bebernya.
Ia menambahkan, penggunaan yang intensif saat ini menuntut kesiapan fasilitas yang lebih baik guna mendukung aktivitas pemerintahan.
Sebagai penanggung jawab pengelolaan rumah jabatan, Astri mengaku rutin memantau kondisi di lapangan dan menerima laporan langsung dari staf terkait berbagai kerusakan.
Terakhir, ia menyebutkan bahwa pemerintah berupaya memastikan seluruh fasilitas dalam kondisi layak guna untuk menunjang pelayanan kepada pimpinan daerah.