Reporter: Nur Hidayah | Editor: Bambang Irawan
TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau mulai memperkuat langkah percepatan pembangunan daerah dengan membentuk Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP).
Tim tersebut diproyeksikan menjadi pendamping strategis pemerintah daerah dalam mendorong pelaksanaan berbagai program prioritas agar berjalan lebih cepat dan terarah.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengatakan keberadaan TBUPP dibutuhkan untuk membantu pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan pembangunan, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diberlakukan.
Menurutnya, pemerintah memerlukan dukungan tenaga ahli yang mampu memberikan masukan dan pendampingan dalam proses pengambilan kebijakan.
Pembentukan TBUPP sendiri telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 124 Tahun 2026 yang ditandatangani pada 30 Januari 2026.
Tim ini nantinya akan ikut mengawal percepatan sejumlah program unggulan daerah, termasuk janji politik kepala daerah yang masih dalam tahap penyelesaian.
Sri Juniarsih menjelaskan, rencana pembentukan tim percepatan pembangunan sebenarnya sudah muncul sejak awal dirinya menjabat sebagai bupati pada periode pertama. Namun, saat itu keberadaan tim tersebut belum direalisasikan karena masih memerlukan berbagai pertimbangan dan kajian lebih lanjut.
“Di awal saya menjabat sebenarnya sudah ada rencana pembentukan tim percepatan pembangunan berikut orang-orang yang akan mengawal program itu. Tetapi waktu itu belum terlaksana karena mungkin masih perlu dipelajari,” ujarnya.
Pada periode kepemimpinannya yang kedua ini, Sri Juniarsih menilai keberadaan TBUPP sangat penting, terlebih di tengah kondisi efisiensi anggaran yang membuat pemerintah daerah membutuhkan dukungan tenaga ahli dalam menyusun langkah percepatan pembangunan.
Menurutnya, tim tersebut akan membantu pemerintah daerah memberikan masukan strategis terhadap berbagai program prioritas, termasuk pembangunan sektor kesehatan seperti rumah sakit.
“Dengan kondisi efisiensi anggaran saat ini, tentu saya membutuhkan tenaga ahli yang dapat memberikan masukan untuk percepatan pembangunan. Misalnya pembangunan rumah sakit, itu sangat membutuhkan pendampingan,” katanya.
Ia menegaskan, seluruh kebijakan kepala daerah, termasuk pembentukan TBUPP, telah melalui mekanisme administrasi resmi dan tertuang dalam keputusan bupati. Bahkan, dokumen tersebut disebut telah melewati proses paraf elektronik secara berjenjang mulai dari bagian hukum, asisten daerah, hingga sekretariat daerah.
Sri Juniarsih juga menyebut pembentukan TBUPP bukan kebijakan yang muncul secara tiba-tiba, melainkan bagian dari program yang telah direncanakan sejak awal masa kepemimpinannya dan baru dapat direalisasikan tahun ini.
“Seluruh kebijakan kepala daerah tertuang dalam keputusan bupati dan diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Program TBUPP ini sebenarnya sudah dirancang sejak awal saya menjabat dan baru terlaksana tahun ini,” tutupnya. (Adv)