Reporter: Aswin | Editor: Buniyamin

TENGGARONG - Menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah dinilai memberi dampak signifikan terhadap industri perkebunan kelapa sawit. 

Kondisi tersebut disebut membuat biaya operasional perusahaan terus meningkat dan berimbas pada penurunan produktivitas.

Ini disampaikan Jenderal Manager PT Mitra Bangga Utama, Chairuddin saat membahas kondisi sektor perkebunan yang saat ini menghadapi berbagai tekanan ekonomi.

Menurutnya, kenaikan dolar menyebabkan hampir seluruh kebutuhan operasional perusahaan ikut mengalami lonjakan harga, mulai dari kebutuhan pekerja hingga biaya perawatan kebun.

“Ada dampaknya, pasti ada. Otomatis biaya operasional meningkat. Mulai dari kebutuhan karyawan, spare part, pupuk sampai solar semuanya naik. Akibatnya berpengaruh terhadap produktivitas,” ujarnya Kamis (21/5/2026)

Ia mengatakan, ketika perusahaan kesulitan memenuhi kebutuhan operasional, kondisi tersebut turut mempengaruhi semangat kerja para karyawan.

Dampaknya, hasil produksi perusahaan ikut menurun. “Kalau kebutuhan itu tidak dipenuhi, semangat kerja mereka berkurang.

Produktivitas turun, produksi juga ikut turun karena biaya operasional besar, termasuk biaya transportasi,” katanya.

Chairuddin menilai tekanan ekonomi akibat tingginya dolar tidak hanya dirasakan sektor sawit, tetapi juga komoditas perkebunan lainnya.

Ia mencontohkan banyak perkebunan karet dan cokelat yang kini tidak lagi beroperasi karena tingginya biaya produksi.

“Sebagian besar perkebunan karet tutup, yang masih ada pun tidak terawat. Kalau cokelat hampir sama sekali tidak operasional. Itu karena biaya operasional sangat besar,” ungkapnya.

Ia menyebut kondisi industri perkebunan saat ini jauh berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Jika dahulu perusahaan sawit masih mampu memberikan bonus besar kepada pekerja, maka kini banyak perusahaan yang kesulitan memenuhi hal tersebut.

“Dulu orang berkebun sawit bisa bonus sampai 50 bulan. Lama-lama turun, terakhir sekarang bahkan tidak ada bonus lagi. Kenapa? Karena perusahaan tidak mampu,” ucapnya.

Menurutnya, solusi untuk menjaga daya beli masyarakat bukan dengan menaikkan gaji maupun pajak, melainkan dengan menekan harga kebutuhan pokok.

“Harusnya sandang dan pangan yang diturunkan, bukan gaji yang dinaikkan. Sehingga harga-harga lain tidak ikut naik semua,” tegasnya.
Chairuddin mengaku telah beberapa kali menyampaikan pandangannya terkait ketahanan pangan kepada pemerintah pusat.

Bahkan, ia mengirimkan surat dan buku kepada sejumlah presiden Indonesia. “Saya pernah kirim surat dan buku mulai Pak SBY, Pak Jokowi sampai Pak Prabowo tentang bagaimana menurunkan harga pangan,” katanya.

Ia berharap pandangan dari pelaku usaha bisa menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan ekonomi nasional.

“Walaupun masukan saya belum tentu benar, setidaknya dipanggil dan didengar karena ini masukan positif, bukan untuk menjatuhkan,” ujarnya.

Chairuddin juga menjelaskan kondisi usaha PT Mitra Bangga Utama yang saat ini masih menjual hasil sawit dalam bentuk tandan buah segar (TBS) karena belum memiliki pabrik pengolahan sendiri.

“Masih buah. Kami ingin bangun pabrik, tapi arealnya tidak cukup,” katanya.

Ia menjelaskan pembangunan pabrik kelapa sawit membutuhkan sedikitnya 6.000 hektare lahan untuk kapasitas 20 ton, sedangkan lahan produktif perusahaan kini tersisa sekitar 700 Hektare (Ha) akibat terdampak aktivitas tambang dan banjir.

“Tidak mungkin bangun pabrik. Bukan tidak ada uang, tapi memang tidak memungkinkan,” ujarnya.

Saat ini hasil panen sawit perusahaan dijual melalui kontraktor sebelum dikirim ke sejumlah pabrik pengolahan di wilayah Jonggon.

“Kita jual ke kontraktor, nanti mereka yang bawa ke pabrik,” katanya.

Selain persoalan lahan, Chairuddin juga menyoroti distribusi pupuk yang menurutnya semakin memberatkan perusahaan.

Ia menyebut perusahaan kini tidak lagi bisa membeli pupuk langsung dari pabrik dan harus melalui pihak ketiga sehingga harga menjadi lebih mahal.

Menurutnya, perusahaan seharusnya diberi akses membeli pupuk secara langsung agar biaya produksi dapat ditekan.

Dalam wawancara tersebut, ia kembali menegaskan bahwa penguatan dolar menjadi salah satu faktor utama yang menekan industri perkebunan.

“Semakin tinggi dolar, semakin mencekik perusahaan. Untuk biaya produksi, perawatan dan lain-lain semuanya naik,” ujarnya.

Ia pun berharap pemerintah dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor dan utang luar negeri demi menjaga kestabilan rupiah.

“Untuk menaikkan nilai rupiah terhadap dolar, kita jangan terlalu banyak impor dan jangan terlalu banyak pinjam uang luar negeri,” katanya.

Chairuddin menilai kebutuhan pangan nasional seperti beras, jagung dan kedelai seharusnya dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada dolar.

“Kalau kebutuhan dalam negeri terpenuhi, kita tidak terlalu memakai dolar,” ujarnya.

Ia juga mendorong penggunaan rupiah dalam transaksi perdagangan komoditas, termasuk pembelian crude palm oil (CPO) sebagai upaya memperkuat mata uang nasional.

“Kalau perlu yang beli CPO kita minta pakai rupiah. Sehingga nilai rupiah bisa naik sendiri,” jelasnya.

Selain itu, ia menyinggung masih tingginya impor sejumlah komoditas pangan yang dinilai menunjukkan ketahanan pangan nasional belum kuat.

“Jangan hanya bicara kita surplus, tapi ternyata masih impor gula, gandum, jagung sampai daging,” ujarnya.

Menurut Chairuddin, Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar memenuhi kebutuhan daging nasional apabila sektor peternakan diperkuat dengan biaya pangan dan pakan ternak yang murah.

“Kalau pangan murah, termasuk pakan ternak, kita bisa ternak sendiri,” katanya.

Ia menegaskan ketahanan pangan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan nilai tukar dolar.

“Kalau pangan dalam negeri terpenuhi, berapa pun nilai dolar tidak terlalu masalah. Karena pada akhirnya nilai rupiah akan naik dengan sendirinya,” pungkasnya.