Reporter: Diansyah | Editor: Buniyamin
NUNUKAN – Nilai tukar mata uang Ringgit Malaysia yang mencapai Rp4.447,97 per 1 Ringgit kembali menjadi perhatian masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Nunukan.
Kondisi tersebut dinilai memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi di wilayah perbatasan yang selama ini memiliki ketergantungan cukup tinggi terhadap arus barang dan jasa dari Malaysia, khususnya Tawau, Sabah.
Bendahara Umum BPC HIPMI Nunukan, Aditya Wardana, menilai penguatan Ringgit terhadap Rupiah menjadi tantangan, sekaligus sinyal penting bagi pelaku usaha lokal agar mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi kawasan perbatasan.
Menurutnya, posisi strategis Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia membuat fluktuasi kurs mata uang asing bukan sekadar isu nasional, melainkan persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
“Ketika Ringgit menguat, dampaknya sangat terasa di Nunukan. Harga kebutuhan tertentu bisa ikut naik karena sebagian pasokan masih bergantung dari Malaysia. Kondisi ini tentu memengaruhi daya beli masyarakat dan biaya operasional pelaku usaha,” ujar Aditya Wardana.
Ia menjelaskan, aktivitas perdagangan lintas batas selama ini menjadi denyut ekonomi masyarakat Nunukan. Banyak komoditas kebutuhan pokok, bahan bangunan, produk konsumsi hingga barang elektronik yang masuk melalui jalur perdagangan dari Tawau.
Akibatnya, setiap kenaikan nilai tukar Ringgit otomatis berdampak terhadap harga barang di pasaran. Tidak hanya itu, sektor jasa dan transportasi lintas negara juga disebut ikut terdampak. Biaya perjalanan, pengiriman barang hingga transaksi usaha yang menggunakan mata uang Ringgit mengalami penyesuaian.
Di sisi lain, Aditya melihat kondisi tersebut juga dapat menjadi momentum bagi pelaku usaha lokal untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah. Ia mendorong pengusaha muda di Nunukan agar mulai memperluas sektor usaha berbasis potensi lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.
“Nunukan memiliki potensi besar di sektor perikanan, pertanian, perkebunan hingga UMKM. Ini saatnya pelaku usaha lokal meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing dan menjadi pilihan utama masyarakat,” katanya.
Aditya juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi kawasan perbatasan. Menurutnya, penguatan konektivitas logistik, pengendalian distribusi barang serta pemberdayaan UMKM menjadi langkah strategis untuk mengurangi dampak gejolak kurs terhadap masyarakat.
Ia berharap adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan ekonomi Nunukan di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Daerah perbatasan seperti Nunukan membutuhkan perhatian khusus. Karena yang terjadi pada nilai tukar mata uang internasional, dampaknya langsung dirasakan masyarakat di sini. Maka diperlukan langkah bersama agar ekonomi daerah tetap stabil dan masyarakat tidak terlalu terbebani,” pungkasnya.