Oleh: Fernanda Arthameva/Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman

Rp 466 triliun. Itulah kisaran angka yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Angka yang tidak sedikit untuk sebuah proyek yang diharapkan akan menjadi masa depan ibu kota Indonesia nantinya.

Menurut Ir. Joko Widodo, megaproyek IKN merupakan solusi dari beban ibukota Jakarta yang sudah terlalu berat. Namun, apakah IKN benar-benar akan menjadi masa depan negara? Atau hanya menjadi Beban yang berkelanjutan?

Sampai sekarang keberadaan status IKN tidak jelas, sikap presiden terhadap IKN seolah-olah dilanjutkan, tapi IKN bukan menjadi prioritas utama lagi. Status mengenai IKN menuai banyak kritik di sosial media, pertanyaan-pertanyaan publik bermunculan, seperti Jika pemindahan ibu kota IKN adalah masa depan negara dan itu adalah sebuah solusi, kenapa sekarang bukan menjadi prioritas yang utama? Kenapa pemindahan ibu kota ke IKN belum dilakukan?

Faktanya memang benar, sampai sekarang ibu kota negara belum beroperasi di IKN. Padahal, Ir. Joko Widodo dulu menyebutkan bahwa agustus 2024 sudah mulai akan berkantor di IKN. Namun, realitasnya tidak. Sampai kini, Jakarta masih menjadi pusat pemerintahan negara. Pemindahan IKN belum sepenuhnya berjalan seperti yang dijanjikan. Di sisi lain, anggaran negara terus dikeluarkan dengan jumlah yang besar untuk keperluan Pembangunan infrastruktur di IKN. 

Ketidakjelasan mengenai IKN malah berpotensi menciptakan masalah baru bagi negara. Infrastruktur yang telah dibangun tentunya tidak memerlukan biaya perawatan dan operasional yang tidak sedikit.

Semakin lama IKN digunakan, maka biaya maintenance akan semakin membengkak. Ketidakpastian IKN membuat masyarakat ragu terhadap kebijakan negara.

Selain itu, pembangunan IKN membutuhkan pendanaan dalam jumlah besar yang sebagian berasal dari investasi dan utang negara. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran publik tentang beban utang negara yang akan meningkat di masa mendatang.

Apabila megaproyek ini terus berjalan tanpa kejelasan, tentunya masyarakat akan berpandangan proyek ini hanya menghabiskan anggaran dan menambah utang negara saja. Jangan sampai simbol masa depan Indonesia malah sebaliknya berubah menjadi beban berkepanjangan.

Di balik megahnya pembangunan IKN, tersimpan konsekuensi besar yang tidak boleh diabaikan. Ketidakpastian tentang pemindahan ibu kota pasti berdampak negatif pada ekonomi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Apakah akan menjadi beban utang untuk anak cucu di masa depan?

Pada akhirnya, IKN bukan hanya tentang membangun gedung pemerintahan baru, tetapi juga tentang bagaimana negara membangun kepercayaan publik pada kebijakannya sendiri. Megaproyek sebesar ini tentu membutuhkan kejelasan arah, serta kesiapan yang matang agar tidak hanya berhenti sebagai simbol ambisi pembangunan.

Jika pemerintah ingin menjadikan IKN sebagai solusi jangka panjang bagi Indonesia, maka pemindahan pusat pemerintahan seharusnya segera diwujudkan secara nyata.

Sebab, tanpa kepastian yang jelas, IKN tidak mempresentasikan kemajuan Indonesia, melainkan akan menjadi beban berkepanjangan yang harus ditanggung generasi di masa depan.