Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan 

SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pencegahan dan penanggulangan Tuberkulosis (TB) dan HIV yang kini telah memasuki tahap akhir. 

Regulasi ini disiapkan sebagai penguatan sistem penanganan penyakit menular yang dinilai masih menghadapi sejumlah keterbatasan, baik dari sisi Sumber Daya Manusia maupun fasilitas layanan kesehatan.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan pihaknya saat ini tengah merampungkan finalisasi draf Raperda sebelum dibahas lebih lanjut bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Prosesnya sudah masuk tahap akhir. Kita tinggal finalisasi, kemudian akan duduk bersama dengan dinas terkait untuk penyempurnaan,” kata Puji, Jumat (5/6/2026).

DPRD juga telah melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah fasilitas kesehatan, termasuk RSUD IA Moeis, guna melihat langsung kesiapan layanan dan kebutuhan di lapangan, khususnya dalam penanganan pasien TB dan HIV.

Dari hasil pemantauan tersebut, DPRD menilai bahwa penguatan layanan kesehatan tidak hanya bergantung pada ketersediaan tenaga medis, tetapi juga membutuhkan sistem dan regulasi yang lebih komprehensif agar penanganan dapat berjalan lebih optimal dan terukur.

Puji menjelaskan, penyusunan Perda ini menjadi penting mengingat tingginya kasus TB dan HIV di Kota Samarinda yang membutuhkan penanganan berkelanjutan dan terintegrasi. 

Regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam memperkuat upaya pencegahan, deteksi dini, hingga penanganan pasien di berbagai fasilitas kesehatan.

“Karena tanpa aturan yang jelas, penanganan di lapangan akan berjalan parsial,” ungkapnya.

Menurutnya,Samarinda sebagai kota terbuka dengan mobilitas penduduk yang tinggi turut mempengaruhi dinamika kasus penyakit menular. Hal ini membuat upaya pengendalian membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang lebih kuat.

Dalam tahap akhir pembahasan, DPRD Samarinda juga akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, hingga Dinas Tenaga Kerja. Tidak hanya itu, organisasi nonpemerintah yang bergerak di bidang kesehatan juga akan dilibatkan untuk memperkuat implementasi di lapangan.

“Kita ingin ini tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi benar-benar bisa diimplementasikan. Karena itu perlu kerja sama lintas sektor,” ujarnya.

Penguatan koordinasi antarinstansi ini akan menjadi kunci agar penanganan TB dan HIV dapat berjalan lebih efektif, terutama dalam hal skrining, edukasi masyarakat, dan pendampingan pasien.

DPRD berharap, dengan segera rampungnya Raperda tersebut, sistem penanganan TB dan HIV di Samarinda dapat semakin terarah dan terintegrasi. Regulasi ini juga diharapkan mampu memperkuat peran pemerintah daerah dalam menekan angka kasus secara berkelanjutan.

Selain itu, keberadaan perda tersebut diharapkan dapat menjadi dasar hukum yang lebih kuat dalam mendukung target eliminasi penyakit menular yang telah ditetapkan secara nasional.

“Harapannya tentu ini bisa memperkuat sistem kita, sehingga penanganan TB dan HIV di Samarinda bisa lebih maksimal,” pungkasnya.