Reporter: Nur Hidayah | Editor: Bambang Irawan

TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau mulai menuntaskan proses penataan kelembagaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) setelah resmi berdiri sebagai organisasi perangkat daerah tersendiri. 

Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah pemindahan aset kendaraan operasional serta personel dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ke Damkar.

Sekretaris Daerah Berau, Muhammad Said, mengungkapkan bahwa proses serah terima aset telah dilaksanakan pada pekan lalu. Langkah tersebut dilakukan agar Damkar dapat mengelola dan merawat seluruh sarana operasionalnya secara mandiri tanpa lagi bergantung pada BPBD.

Menurutnya, sebelum pemisahan kelembagaan dilakukan, seluruh kendaraan operasional pemadam kebakaran masih tercatat sebagai aset BPBD. Kondisi tersebut dinilai kurang efektif karena anggaran pemeliharaan berada di Damkar, sementara kepemilikan aset masih berada di instansi lain.

“Minggu lalu sudah dilakukan serah terima aset antara Kepala Dinas Damkar dan Kepala BPBD. Seluruh kendaraan operasional yang digunakan Damkar sudah diserahkan, termasuk lima unit armada pemadam kebakaran,” ujarnya.

Tidak hanya aset kendaraan, Pemkab Berau juga telah menyelesaikan proses pengalihan sumber daya manusia. Sebanyak 62 personel yang sebelumnya berada di bawah BPBD kini resmi menjadi pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

 Said menilai penyelesaian persoalan aset dan kepegawaian menjadi fondasi penting agar Damkar dapat menjalankan tugasnya secara lebih fokus dan profesional. Dengan status yang telah jelas, pengelolaan anggaran, pemeliharaan armada, hingga pengembangan layanan dapat dilakukan lebih optimal.

Meski demikian, masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait fasilitas perkantoran. Saat ini Damkar masih menempati gedung yang sama dengan BPBD, sementara sebagian area gedung tersebut juga masih digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berau.

Kondisi tersebut membuat penataan ruang kerja belum sepenuhnya ideal. Karena itu, pemerintah daerah tengah menyiapkan langkah lanjutan untuk menata kebutuhan kesekretariatan dan ruang kerja masing-masing instansi agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

“Tahap awal yang kami selesaikan adalah aset dan kepegawaiannya. Sekarang tinggal penataan kesekretariatan karena di gedung itu masih ada BPBD, Damkar, dan KPU. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera kami benahi,” tutup Said. (Adv)