Reporter : Herdiansyah | Editor : Buniyamin
SAMARINDA – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax dinilai sebagai kebijakan yang tidak tepat waktu di tengah melemahnya daya beli masyarakat.
Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo menyebut kebijakan tersebut sebagai kado paling pahit bagi rakyat, khususnya kelompok kelas menengah yang saat ini menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat.
Menurut Purwadi, kondisi ekonomi masyarakat, terutama kelas menengah, sudah mengalami penurunan bahkan sebelum kenaikan harga Pertamax diberlakukan.
Ia mengungkapkan, sekitar 15 persen kelompok kelas menengah telah mengalami penurunan status ekonomi menjadi kelompok miskin sejak 2024.
“Momentum kenaikan harga Pertamax ini tidak pas. Sebelum kenaikan pun kondisi masyarakat sudah berat. Bahkan Presiden juga mengakui adanya penurunan jumlah kelas menengah yang berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan,” tegasnya.
Purwadi mengatakan mnasyarakat kelas menengah selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi konsumsi kelompok tersebut mencapai hampir 60 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Sehingga ketika daya beli kelas menengah menurun, dampaknya akan dirasakan secara luas oleh berbagai sektor usaha dan perekonomian nasional.
Ia menilai posisi kelas menengah saat ini berada dalam kondisi yang serba sulit. Di satu sisi mereka tidak tergolong masyarakat miskin sehingga tidak menerima berbagai bantuan sosial maupun subsidi pemerintah, namun di sisi lain kemampuan ekonominya terus tergerus akibat kenaikan harga berbagai kebutuhan.
“Kelompok kelas menengah ini posisinya terjepit. Mereka tidak cukup kaya, tetapi juga tidak masuk kategori penerima bantuan. Sementara beban ekonomi terus bertambah,” terangnya.
Selain itu, kata dia, potensi terjadinya migrasi konsumsi BBM dari Pertamax ke Pertalite akibat selisih harga yang semakin lebar. Menurutnya, kondisi tersebut berisiko meningkatkan permintaan Pertalite secara signifikan dan berpotensi menimbulkan kelangkaan pasokan di lapangan.
Ia mencontohkan situasi serupa yang pernah terjadi saat pemerintah menghapus BBM jenis Premium. Kala itu, masyarakat beralih ke BBM yang lebih murah sehingga terjadi lonjakan permintaan.
“Polanya bisa seperti saat Premium dihapus. Masyarakat akan mencari BBM yang lebih murah. Harapannya jangan sampai Pertalite menjadi sulit diperoleh karena tingginya permintaan,” jelasnya.
Purwadi menambahkan, apabila stok Pertalite mengalami kelangkaan, masyarakat pada akhirnya tidak memiliki pilihan selain membeli Pertamax dengan harga yang lebih tinggi.
Kondisi tersebut dikhawatirkan semakin membebani keuangan rumah tangga karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, maupun tabungan darurat harus dialihkan untuk biaya transportasi dan energi.
“Kenaikan harga BBM selalu memiliki efek berantai. Jika pengeluaran untuk bahan bakar meningkat, maka pos kebutuhan lain dalam rumah tangga berpotensi dikurangi. Ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah,” pungkasnya.