Reporter: Herdiansyah l Editor: Bambang Irawan 

SAMARINDA - Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kaltim, Syafruddin, menyoroti masih minimnya transparansi informasi terkait peluang kerja dan program magang yang tersedia di lingkungan Pertamina, khususnya di kawasan Kilang Balikpapan.

Politikus Fraksi PKB itu menilai masyarakat perlu mendapatkan akses informasi yang lebih terbuka mengenai kesempatan kerja yang tersedia di berbagai unit usaha Pertamina.

Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi langkah penting agar masyarakat lokal memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan terserap dalam dunia kerja.

"Selama ini informasi terkait peluang kerja maupun magang di lingkungan Pertamina masih belum sepenuhnya terbuka kepada masyarakat. Padahal banyak warga yang ingin mengetahui dan mempersiapkan diri untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja yang ada," katanya. 

Ia meminta seluruh entitas yang berada di bawah naungan Pertamina, mulai dari Pertamina Kilang Balikpapan, Pertamina Patra Niaga, Pertamina Hulu Mahakam (PHM), Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS), hingga anak perusahaan lainnya, untuk lebih aktif menyampaikan informasi lowongan kerja dan program pengembangan sumber daya manusia kepada publik.

Menurutnya, keterbukaan tersebut tidak hanya memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat, tetapi juga membantu perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan di berbagai bidang.

Syafruddin berharap informasi terkait rekrutmen, pelatihan, maupun program magang dapat dipublikasikan secara terbuka melalui berbagai kanal resmi sehingga mudah diakses oleh masyarakat Kaltim.

"Harusnya mereka memberikan informasi soal magang kerja ke masyarakat. Tujuannya agar semakin banyak putra-putri daerah yang dapat terserap dan berkontribusi di sektor energi maupun industri penunjangnya," jelasnya. 

Syafruddin menambahkan, bahwa keberadaan industri migas yang beroperasi di Kaltim seharusnya dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat sekitar, termasuk dalam aspek penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah.