Reporter: Adi Kade | Editor: Bambang Irawan 

PENAJAM - DPRD Penajam Paser Utara (PPU) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) untuk meningkatkan pengawasan terhadap pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar bagi petani dan nelayan. 

Meskipun pemerintah pusat telah memberikan kuota BBM subsidi, namun petani dan nelayan di Benuo Taka masih kesulitan mendapatkan solar subsidi. 

“Pemerintah daerah harus meningkatkan pengawasan lapangan agar pendistribusian kuota BBM subsidi ke petani dan nelayan lebih merata. Karena, sampai saat ini masih ada petani dan nelayan kesulitan dapat kuota BBM subsidi tersebut,” kata Anggota DPRD PPU, Ishaq Rahman, Kamis (18/6/2026). 

Ishaq mengaku  telah beberapa kali mendampingi petani dan nelayan untuk membeli solar subsidi di Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum (SPBU) yang dipercaya menyalurkan kuota BBM subsidi untuk petani dan nelayan. 

Namun, ditemukan masih ada petani dan nelayan tidak mendapatkan jatah solar subsidi dengan alasan kuotanya terbatas. 

“Saya sudah beberapa kali ikut mendampingi petani dan nelayan membeli solar subsidi, tetapi mereka tidak dapat dengan alasan kuotanya habis. Jadi, mereka terpaksa beli solar di pengecer dengan harga lebih mahal,” ujarnya.

Ishaq menekankan, Dinas Pertanian (Distan) dan Dinas Perikanan PPU segera mengevaluasi sistem penyaluran kuota BBM subsidi untuk petani dan nelayan. Karena penyaluran BBM subsidi petani dan nelayan dinilai kurang tepat sasaran. 

“Kalau bisa kedepan, pemerintah daerah membangun APMS di sentra pertanian dan perikanan supaya petani dan nelayan lebih mudah mendapatkan solar subsidi,” pungkasnya.