Reporter : Lutfi Aziz | Editor : Buniyamin
BONTANG – Wacana pembukaan jalur pelayaran langsung yang menghubungkan Kota Bontang dengan Sulawesi Barat mulai didorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang sebagai strategi memperkuat ketahanan logistik sekaligus menekan laju inflasi daerah.
Usulan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris. Menurutnya, ketergantungan Bontang terhadap pasokan barang dari Balikpapan maupun Pulau Jawa membuat rantai distribusi lebih panjang dan berpotensi memengaruhi harga kebutuhan pokok.
Agus menilai pembukaan jalur laut menuju Sulawesi Barat layak dipertimbangkan karena memiliki jarak distribusi yang lebih dekat.
Selain membuka alternatif sumber pasokan, konektivitas tersebut diyakini dapat meningkatkan efisiensi biaya logistik.
"Selama ini pasokan banyak bergantung dari Balikpapan maupun Pulau Jawa. Kalau jalur laut ke Sulawesi Barat bisa dibuka, distribusi logistik akan lebih mudah, pilihan pasokan bertambah, sehingga inflasi juga lebih terjaga," ujarnya, Rabu (1/7/2026).
Ia mengatakan pengembangan konektivitas laut juga didukung oleh kondisi sosial masyarakat Bontang yang sebagian besar memiliki hubungan dengan wilayah Sulawesi.
Untuk itu, jalur tersebut dinilai tidak hanya menguntungkan dari sisi distribusi barang, tetapi juga berpotensi meningkatkan mobilitas penumpang dan aktivitas ekonomi antardaerah.
Agar rencana tersebut dapat terealisasi, Agus juga mengusulkan peningkatan status dan pelayanan Pelabuhan Loktuan, termasuk membuka komunikasi dengan PT Pelni dan PT ASDP Indonesia Ferry agar layanan kapal penumpang dapat singgah di Bontang.
Pemkot Bontang pun menyatakan siap mengupayakan dukungan subsidi apabila diperlukan.
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Bontang, M Ridha Rengreng menyatakan siap mendukung rencana tersebut.
Namun, ia mengingatkan pemerintah daerah harus terlebih dahulu melengkapi seluruh persyaratan administrasi sebagai dasar pengajuan kepada pemerintah pusat.
"KSOP siap memberikan rekomendasi kelayakan serta mendukung dari sisi administrasi dan teknis. Setelah persyaratan lengkap, proses selanjutnya akan diteruskan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan PT Pelni," jelas Ridha.
Menurut Ridha, pengembangan Pelabuhan Loktuan ke depan tidak hanya diarahkan sebagai pelabuhan barang, tetapi juga pelabuhan penumpang. Karena itu, sejumlah fasilitas pendukung perlu disiapkan untuk mengakomodasi peningkatan aktivitas pelayaran.
Menindaklanjuti hal tersebut, Agus Haris menginstruksikan Dinas Perhubungan Kota Bontang segera menyusun surat resmi kepada KSOP sebagai langkah awal percepatan proses administrasi.
Langkah itu menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah mulai mengakselerasi upaya membuka jalur logistik baru yang diharapkan mampu memperkuat daya saing ekonomi Bontang sekaligus menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat.