Reporter: Herdiansyah l Editor: Bambang Irawan 

SAMARINDA - Pemprov Kaltim bersiap mengupayakan pencairan dana transfer dari pemerintah pusat yang hingga kini belum sepenuhnya diterima oleh pemerintah daerah.

Nilai kekurangan penyaluran dana transfer diperkirakan mencapai hampir Rp2 triliun, sehingga problem ini menjadi salah satu agenda yang akan dibahas dalam pertemuan Pemprov dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sekdaprov Kaltim, Sri Wahyuni, mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi pengelolaan keuangan daerah yang melibatkan Pemerintah Provinsi bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota.

Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah pusat diperlukan untuk memastikan hak pemerintah daerah berupa dana transfer dapat segera disalurkan.

“Kita berharap setelah bertemu dengan Kemenkeu kekurangan penyaluran dana transfer yang menjadi hak pemerintah daerah bisa segera diselesaikan oleh pemerintah pusat,” kata Sri Wahyuni.

Ia menegaskan, dana transfer dari pemerintah pusat memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

"Kepastian penyaluran menjadi perhatian pemerintah daerah di tengah kondisi fiskal yang masih membutuhkan penyesuaian," tegasnya.

Pemprov Kaltim bersama pemerintah kabupaten dan kota akan membawa persoalan tersebut dalam pertemuan dengan Kemenkeu. 

"Pertemuan dengan Kemenkeu sesuatu yang penting mengingat pelaksanaan berbagai program pembangunan di kaltim harus bisa berjalan lebih optimal," tutupnya.