Reporter: Diansyah | Editor: Supiansyah
NUNUKAN - Memastikan rencana pemulangan ratusan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang saat ini dilakukan penahanan di Rumah Pusat Tahanan Sementara (PTS) Tawau, Malaysia. Selasa (28/9/2021) mendapat kunjungan langsung dari Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda (PKAPP), Femmy Eka Kartika Putri beserta rombongan di Kabupaten Nunukan.
Bupati Nunukan, Hj Asmin Laura Hafid yang menyambut rombongan tersebut menyampaikan, pemulangan PMI bermasalah via Tawau - Nunukan ini tentu jika dirunut seperti tidak ada habisnya, bahkan sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah daerah untuk meletakkan PMI pada posisi yang terhormat dan profesional.
"Saya percaya daya dan upaya pemerintah ini adalah sebuah wujud kepedulian negara untuk para pahlawan devisa ini, namun demikian kita hingga saat ini masih mendapatkan PMI yang bermasalah dan berujung pada aktivitas deportasi," ujar Laura dalam menyambut kedatangan rombongan Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (MenkoPMK) dalam pertemuan di Lantai IV Kantor Bupati Nunukan.
Dikatakan Laura, pertemuan ini tentu langkah beriringan guna menangani rencana pemulangan PMIB, khususnya bagi mereka yang melalui jalur laut Tawau - Nunukan. Dan Pemkab Nunukan sendiri, lanjut Laura, telah siap sedia mendukung segala perencanaan dalam rangka pemulangan tersebut.
"Tentunya kita dapat mempersiapkan pemulangan ini sebaik-baiknya, terlebih saat ini seluruh negara masih menghadapi Covid-19, perlu perhatian serius sehingga deportasi sebanyak 562 PMIB dapat berjalan baik, aman dan sehat," harap Laura.
Sementara itu, Deputi PKAPP KemenkoPMK Femmy Eka Kartika Putri dalam sambutannya menyampaikan, kedatangannya ini memastikan pintu-pintu masuk kedatangan PMIB dilakukan pengawasan dan penanganan yang baik.
Selain itu, pihaknya mendapat tugas khusus dari MenkoPMK guna memastikan sebanyak 7.200 PMI yang saat ini tertahan di Malaysia dapat segera dipulangkan.
"Bukan hanya PMIB yang akan kita urusi, namun juga ada 70 ribu WNI yang sampai saat ini masih berada di Malaysia. Dengan adanya program rekablirasi yang ditetapkan Malaysia ini akan memudahkan mereka untuk pulang," ujar Femmy Eka Kartika Putri.
Tidak hanya itu, kehadirannya bersama sejumlah pejabat dari Kementerian Kesehatan Bidang Karantina dan Kesehatan Pelabuhan (KKP) juga bertujuan, mereka yang dipulangkan mendapatkan penanganan kesehatan yang baik, guna mencegah penyebaran Covid-19 di Kabupaten Nunukan.
"Kita sebisa mungkin mencegah mereka yang dipulangkan betul-betul sehat dan tidak membawa virus setibanya di Nunukan, sehingga pemulangan itu tidak berdampak kepada daerah," pungkasnya.
Rencananya, Deputi PKAPP akan meninjau sejumlah lokasi penanganan saat kepulangan para PMI tersebut dan sejumlah pelabuhan tradisional yang kerap digunakan para PMI ilegal keluar dan masuk ke Indonesia maupun Malaysia.