Reporter: Abdi | Editor: Buniyamin

BONTANG – Fraksi Partai Golkar bersama NasDem pada rapat paripirna DPRD Bontang memberikan pandangannya kepada Pemkot soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Murni 2022.

Ada lima poin yang disampaikan fraksi partai Golkar bersama NasDem pada rapat tersebut.

Diantaranya, mengharapkan Pemkot Bontang dapat terus mengembangkan kebijakan guna meningkatkan kemandirian daerah dalam hal pembiayaan pembangunan dan fokus pemulihan ekonomi, pendidikan dan kesehatan akibat Covid-19 pada 2022.

“Kemudian menyarankan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah wajib menerapkan prinsip-prinsip efesiensi, efektivitas transparansi, akutabilitas, partisipasi dan keterpaduan serta sinkronisasi. Kami tegaskan bahwa prinsip tersebut menjadi prinsip dasar sesuai amanat UU dalam penyusunan APBD. Tentu menjadi paduan dan pedoman saat penyususnan APBD 2022,” kata Anggota Fraksi Partai Golkar bersama NasDem, Yasir Arafat.

Wakil Wali Kota Bontang, Najirah pun menanggapi pandangan Fraksi Fraksi Partai Golkar bersama NasDem terkait harapan Pemkot Bontang dapat terus mengembangkan kebijakan  guna meningkatkan kemandirian daerah dalam hal pembiayaan pembangunan dan bisa lebih fokus dalam bidang pemulihan ekonomi, pendidikan dan kesehatan pada 2022.

“Pada prinsipnya pemerintah sependapat dan kebijakan-kebijakan terkait telah menjadi bagian program yang telah disusun dalam RAPBD 2022,” kata Najirah, Selasa (19/10/2021).

Terkait saran pengelolaan keuangan yang wajib diterapkan seperti, menerapkan prinsip-prinsip efesiensi, efektivitas transparansi, akutabilitas, partisipasi dan keterpaduan serta sinkronisasi.

“Oleh karena itu, sekali lagi kami mengharapkan dukungan dan komitmen kita bersama agar penyusunan APBD Kota Bontang semakin baik. Dan menjadi bagian utama untuk pembangunan dan kesejahteraan warga Bontang,” ujar Najirah. (adv)