Reporter: Diansyah | Editor: Supiansyah 

NUNUKAN - Isu dibukanya kembali jalur resmi Nunukan-Tawau, Malaysia kembali mencuat di Kabupaten Nunukan. Kabarnya Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menyetujui untuk melakukan evaluasi selama tiga bulan melihat pergerakan penyebaran Covid-19 baik di Kabupaten Nunukan maupun Sabah, Malaysia. 

Menanggapi kabar tersebut, Bupati Nunukan, Hj Asmin Laura Hafid tidak menafikan informasi tersebut. Pihaknya juga telah menerima informasi dimaksud, hanya saja, baik dari Pemerintah Indonesia dan Malaysia belum mengeluarkan secara resmi kepastian kapan jalur perbatasan ini kembali dibuka. 

"Kalau kita tentu hanya akan mengikuti surat edaran yang ada. Dan dibukanya jalur resmi itu, merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Malaysia," ujar Laura kepada media ini. 

Dikatakan Laura, dalam membuka akses tersebut tentu harus menjadi kesepakatan antar kedua negara dan bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah (pemda).

Sementara, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Nunukan, Abdul Munir mengatakan, dalam beberapa kali pembahasan dengan sejumlah instasi vertikal di Nunukan telah terjalin komunikasi yang baik antara, Kantor Imigrasi Nunukan, PT Pelindo Nunukan, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Nunukan dan Disnakertrans Nunukan dengan pihak berwenang di Tawau, Sabah terkait rencana dibukanya jalur resmi tersebut. 

"Jadi dalam tiga bulan ke depan akan dievaluasi terhadap lonjakan kasus. Kalau ada saja ditemukan kasus, apakah itu di Nunukan atau Tawau, maka rencana pembukaan itu akan dievaluasi lagi," ujarnya. 

Hingga saat ini, pembahasan masih berkutat dengan kebijakan karantina yang diterapkan antara dua negara ini. Dimana, bagi WNI yang tiba diwajibkan karantina selama 14 hari di penginapan atau perhotelan yang ditunjuk oleh kedua negara. 

"Ini yang masih jadi pembahasan, karena bagaimana dengan mereka yang hanya pulang-pergi. Masa iya harus di karantina 14 hari, ini yang harus dipecahkan dan dicari solusinya," beber Munir. 

Dikatakan Munir, untuk PMI resmi sesuai pembahasan akan menjalani karantina sesuai lokasi yang disiapkan oleh masing-masing perusahaan yang menampung para PMI tersebut. 

"Kalau untuk PMI itu sudah clear, tapi untuk pelawat dan pelancong itu yang masih belum clear, karena pertimbangannya tadi itu bagaimana kalau mereka hanya pergi belanja satu hari. Kan tentu harus mengeluarkan beban biaya yang lebih tinggi jika itu diterapkan," bebernya. 

Pihaknya berharap komunikasi yang saat ini terbangun antara instansi vertikal dan pihak Malaysia dapat berjalan baik, dan jalur resmi di Nunukan dapat kembali melayani warga perbatasan.