Logo
Pusaran Dewan Pers
Iklan
Banner ADV

Komisi IV DPRD Balikpapan Dorong Kenaikan Insentif Guru Gaji Sebesar Rp500 ribu

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan , Iwan Wahyudi (Foto: Adhi/pusaranmedia.com)

BERITA TERKAIT

    Banner ADV

    DPRD Kota Balikpapan

    Komisi IV DPRD Balikpapan Dorong Kenaikan Insentif Guru Gaji Sebesar Rp500 ribu

    PusaranMedia.com

    Wakil Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan , Iwan Wahyudi (Foto: Adhi/pusaranmedia.com)

    Banner ADV

    Komisi IV DPRD Balikpapan Dorong Kenaikan Insentif Guru Gaji Sebesar Rp500 ribu

    Wakil Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan , Iwan Wahyudi (Foto: Adhi/pusaranmedia.com)

    Reporter: Adhi | Editor: Buniyamin

    BALIKPAPAN - DPRD Balikpapan berencana mengusulkan kenaikan insentif guru ngaji yang ada di Balikpapan. 

    Hal ini disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Senin (14/2/2022) kemarin bersama Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Badan Koordinasi Pendidikan Al-Quran dan Keluarga Sakinah Indonesia (BKPAKSI) di Ruang rapat Paripurna DPRD. 

    Wakil Ketua Komisi IV DPRD, Iwan Wahyudi mengaku ada 2.600 guru ngaji di Balikpapan yang sedang diperjuangkan untuk mendapat kenaikan gaji hingga Rp500 ribu perbulannya.

    "Guru ngaji di Kota Balikpapan yang tergabung BKPRMI ada 2.150 orang dN ditambah BKPAKSI, totalnya jadi ada sebanyak 2.600 orang," kata Iwan Wahyudi. 

    Iwan mengungkapkan Komisi IV sedang mendorong adanya kenaikan insentif guru ngaji yang lebih layak. Sebab guru ngaji adalah ujung tombak anak yang beragama Islam dalam mempelajari agama. 

    "Karena guru ngaji sebagai ujung tombak penguatan karakter akhlak khususnya yang beragama Islam sehingga masa depan anak kita bergantung pada guru ngaji," sebutnya. 

    Kenaikan insentif gaji juga merupakan keinginan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan. Gayung bersambut, niat Pemkot kemudian disambut baik DPRD Kota Balikpapan agar segera direalisasikan. 

    "Ayo kita sama-sama rumuskan, sehingga anggaran ini bisa terkawal dengan baik. Kita coba diskusikan dengan beberapa OPD, kalau bisa perubahan di 2022. Bisa cepat lebih baik, maksimal 2023," katanya. (adv)