Reporter: Adhi  |  Editor: Buniyamin

BALIKPAPAN - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Adam Sinte menyebut pada 2021 lalu, pembangunan gedung SMKN 7 Balikpapan Barat telah dianggarkan sebesar Rp10 milyar oleh DPRD Provinsi Kaltim.

Namun meski telah dianggarkan, pembangunan SMK 7 Balikpapan urung terealisasi karena kendala lahan yang belum tuntas. 

"Ternyata ada persoalan yang selama ini kita pikir sudah clear (Selesai), persoalan tanahnya," kata Adam, Jumat (25/2/2022). 

Adam menjelaskan, lahan yang diperuntukan untuk pembangunan SMKN 7 Balikpapan Barat merupakan kawasan mangrove dan masih ada lahan yang belum mendapat izin dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan. 

"Padahal sebelumnya Pemerintah Kota Balikpapan menyampaikan sudah clear, ternyata sampai sekarang belum ada izin Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan," jelasnya. 

Hal ini terungkap saat kontraktor melakukan mobilisasi material, termasuk pemasangan pondasi pancang. Setelah itu ditemukan permasalahan tersebut. “Saya dapat informasi baru mau di clearkan dari Dinas Pendidikan Provinsi dan kontraktor," ucap Adam. 

Menurutnya, Pemerintah Kota Balikpapan telah menyiapkan Detail Enginering Design (DED) dan lokasi yang sudah siap untuk  dibangun. Faktanya ternyata lahan masih dalam persoalan.

 "Tadinya kita yang disalahkan kok nggak berjuang DPRD Dapil Balikpapan. Ternyata ini terbalik setelah kita berjuang tapi persoalan lahan belum clear," kata Adam Sinte. 

Politikus Partai Hanura itu akan menunggu Pemkot Balikpapan agar dapat menyelesaikan persoalan lahan tersebut, sehingga pengerjaan pembangunan SMKN 7 dapat segera dilaksanakan. 

"Seharusnya kalau serius tidak terlalu lama (penyelesaian) jadi masih ada waktu untuk proses lelang. Sayang anggaran  yang hampir Rp 40 miliar tidak bisa terserap karena persoalan lahan," katanya.